Abraham Raubun, B.Sc, S.Ikom
Sekelompok pemerhati Gizi menggelar bincang-bincang dengan tenaga Pelaksana Gizi di Puskesmas (TPG) Dan tenaga gizi Rumah Sakit di bulan April 2022 lalu. Pasalnya TPG merupakan garda terdekat dengan masyarakat di Desa untuk melaksanakan Pelayanan Gizi.
Hal ini dilakukan mengingat kiomitmen Pemerintah untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting sudah dinyatakan lewat Perpres nomor 72 tahun 2021. Target pun sudah ditetapkan sebesar 14% pada tahun 2024. BKKBN diserahi tanggung jawab mengkoordinasikan para pemangku kepentingan secara Nasional.
Organ-organ pelaksana di tingkat lapangan dibentuk. Namun informasi tentang kiprah para TPG nampaknya tersamarkan oleh hiruk pikuk perangkat Pelaksana yang baru dibentuk. Seolah menghapus rekam jejak kerja para TPG selama ini.
Lewat virtual meeting yang diprakasai para pemerhati Gizi yang bekerjasama dengan Pengurus DPP PERSAGI, kisah dan pengalaman TPG dari tiga provinsi yaitu Jabar, Sulsel dan NTT digali. Jabar dianggap mewakili daerah yang sudah berkembang, Sulsel cukup sedangkan NTT lambat berkembang.
Menarik untuk disimak. Meski memiliki tugas pokok dan fungsi yang cukup banyak, ternyata 80% TPG yang ada di Puskesmas dibebani tugas tambahan. Sebagian besar bahkan menyebabkan tupoksi TPG tidak tertangani secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya tenaga di Puskesmas, sehingga memerlukan mobilisasi tugas personil yang ada.
Selain itu belum adanya regulasi yang mempertegas peran TPG agar tidak mudah dibebani tugas lain yang memaksa harus meninggalkan peran pokoknya di bidang gizi juga tak dapat dihindari.
Soal peningkatan jenjang pendidikan pun di keluhkan. Beberapa orang meningkatkan jenjang pendidikan dengan menempuh disiplin ilmu lain. Implikasinya mereka keluar jalur, tidak lagi menangani bidang gizi.
Kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan di bidang gizi yang mutahir, dirasakan sangat kurang. Secercah harapan ditumpukan pada organisasi profesi, baik di daerah mau pun di pusat. Pemanfaatan platform-platform yang ada sebagai sarana komunikasi secara berkala dan sistematik untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Gizi, yang bisa jadi salah satu alternatif solusi tak luput disampaikan.
Kondisi geografis yang sulit, keterbatasan sarana pengukuran antropometri juga menjadi kendala, terutama di wilayah Timur Indonesia. Belum lagi di wilayah “blank spot”, gangguan jaringan internet menyebabkan efisiensi dan efektifitas kerja berbasis digital terganggu.
Namun terlepas dari berbagai keterbatasan yang dihadapi, ide-ide inovatif dan kreatif untuk melaksanakan tugas demi capaian target program tetap bermunculan.
Keterlibatan institusi pendidikan Gizi mulai dikembangkan untuk mendayagunakan tenaga-tenaga mahasiswa, bahkan juga peran kaum bapak mendukung kegiatan pelayanan Gizi di masyarakat.
Di Rumah Sakit, meski Pelayanan gizi sudah berjalan, namun sistem rujukan serta Pelayanan pasca rujukannya masih perlu dibenahi.
Menyimak fakta lapangan yang diungkit, sejauh mana organisasi profesi merespon dengan tindakan kongkrit di lapangan. Harapannya berbagai informasi yang diperoleh lewat forum komunikasi pemerhati Gizi ini dapat menjadi bahan masukan di tingkat Nasional.
Peluang itu kini tersedia lewat forum Temu Ilmiah Nasional dan Pra Kongres ke XVII yang akan di gelar pada tanggal 22-25 Juni mendatang 2022 di Yogyakarta. Secara umum tujuan forum ini mencapai kemandirian Profesi gizi melalui peningkatan kompetensi dan Profesi gizi dalam upaya penanggulangan masalah gizi sesuai perkembangan ilmu dan teknologi di bidang gizi dan dietetik terkini.
