Telah menjadi rahasia umum bahwa pengiriman TKI ke luar negeri bakal menghasilkan devisa bagi negara. Disisi lain, warga berbondong-bondong bekerja sebagai TKI karena umumnya mereka menganggap negara lain memberi harapan untuk membangun pundi-pundi. Kebanyakan TKI berasumsi bahwa dengan bekerja diluar negeri akan bisa meningkatkan taraf hidupnya.
Sayangnya, dalam situasi yang serba sulit saat ini, tingginya animo masyarakat untuk bekerja di negeri orang memunculkan mafia penyelundupan tenaga kerja. Praktek penyelundupab telah berubah menjadi bisnis yang menggiurkan. Maka munculah human traficking, yaitu mafia perdagangan orang.
Mafia perdagangan orang ini bekerja secara sistematis dan terstruktur, Mereka umumnya kongkalikong dalam bekerjasama dengan oknum-oknum petugas. Imigran yang mereka selundupkan menggunakan jalur legal bahkan ilegal. Misalnya, penyelundupan calon tenaga kerja Indonesia secara gelap ke Malaysia disebut telah menjadi “bisnis haram” miliaran rupiah yang berlangsung secara tersistematis, terstruktur, dan masif, mulai dari jalur ilegal hingga pintu resmi.
Chrisanctus Paschalis Saturnus dari Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) mengatakan, semuanya terorganisasi rapi di bawah kendali mafia perdagangan manusia yang bekerja sama dengan oknum-oknum petugas.
Menurutnya, pola penyelundupannya pun beragam, mulai dari kode khusus di tiket kapal, ‘karpet merah’ di pintu imigrasi, pemaksaan dan situasi mencekam di dalam kapal feri, hingga penjemputan dengan bus dua tingkat di pelabuhan Malaysia.
(Kompas.com, 22/12/2022)
Nestapa Buruh Migran
Dalam konferensi pers virtual berjudul Darurat PMI di Kamboja yang diselenggarakan LSM Migrant Care, terungkap betapa sengsaranya pekerja migran Indonesia di Kamboja. “Mereka yang tidak mencapai target, diperjualbelikan, dipukul, dan disetrum. Paspor dibakar, tidak membayar denda,” demikian isi dari konferensi tersebut.
Para korban diketahui berasal dari berbagai penjuru negeri. Ada yang dari Medan, Jakarta, Depok, Indragiri Hulu, dan juga Jember. Para korban umumnya tergiur dengan tingginya upah yang dijanjikan. Mereka dijanjikan bekerja sebagai operator, marketing, dan customer service dengan dijanjikan gaji US$1.000 (Rp14 juta) hingga US$1.500 (Rp22 juta). Laporan ini didapatkan dari agen Migrant Care yang berada di Kamboja.
Berharap mendapat kantong tebal berisi Cuan, namun ternyata gaji tersebut adalah tipuan. Para pekerja migran RI kemudian dijual dengan harga yang umumnya murah. Seorang pekerja RI diketahui sempat dijual seharga US$2.000 (Rp29 juta) saja. Sungguh nestapa nasib migran Indonesia.
Penyelundupan imigran gelap ke Malaysiapun telah meraup keuntungan miliaran rupiah. Padahal menurut Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermono, sekitar 70% tenaga kerja gelap dari Indonesia ke Malaysia masuk melalui pintu-pintu resmi. Menurut tim penyelidikan independen Paschalis, Salah satu celah masuknya para migran ini adalah pintu resmi antarpelabuhan dari Batam dan Johor Bahru. Kemudian para migran seolah masuk Malaysia secara resmi sebagai turis. Padahal, mereka diselundupkan untuk kemudian bekerja secara ilegal karena tidak memiliki visa kerja
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, setiap WNI yang bekerja di luar negeri harus dilengkapi dengan beragam dokumen, tidak hanya paspor. Pekerja migran harus memiliki visa kerja, perjanjian kerja, sertifikat kompetensi kerja hingga surat keterangan izin dari keluarga yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, serta dokumen lainnya. Namun menurut aturan, warga negara Indonesia dapat masuk ke Malaysia dan negara-negara ASEAN lain tanpa visa sebagai pelancong dan dapat tinggal selama maksimal 30 hari.
Kapitalisme Biang Keroknya
Berbagai permasalahan menimpa rakyat, terutama sejak pandimi mendera. Kasus PHK cukup melesukan perputaran ekonomi, membuat angka kemelaratan meningkat. Dibukanya palang pintu imigrasi saat pandemi usai, membuat lalulintas antar negara kembali menggiat. Buruh migran Indonesia mulai berhamburan guna mengais rejeki di negeri orang, tatkala di negeri sendiri dirasakan sumbernya telah kering. Nyatanya, yang mereka alami di tanah orang tak semudah yang terbayang. Harapan kesejahteraan tinggallah impian.
Buruknya nasib buruh migran, tak lepas dari penerapan sistem kapitalisme oleh negara. Kapitalisme melihat apa pun dari segi keuntungan material. Tak ayal rakyat pun bagi negara dilihat sebagai aset ekonomi karena mendatangkan devisa. Aspek lain yang menonjol dalam sistem kapitalisme adalah mandulnya peranan negara yang dalam aspek pelayanan kepada rakyat. Hal itu karena sistem buatan akal manusia ini memposisikan negara sebagai regulator semata.
“Akibat tidak adanya peran negara dalam hal pelayanan pada sistem yang ada hari ini, membuat negara gagal dalam mencegah perdagangan manusia, melindungi kemanusiaan dan menjaga martabat manusia itu sendiri,” tutur penulis dan ahli geostrategi dari Institute Muslimah Negarawan Dr. Fika Komara kepada MNews, Selasa (27/09/2022).
Sistem Kapitalisme meniscayakan ketiadaan jaminan kesejahteraan bagi warga negara. Hal itu karena minusnya peran negara dalam penjaminan kebutuhan pokok rakyat.Tak hanya kebutuhan akan sandang, pangan dan papan, namun juga pendidikan, kesehatan dan keamanan, yang semua dibebankan pada individu warga. Buruknya sistem distribusi yang inhern dalam sistem Kapitalisme meniscayakan terciptanya kesenjangan kekayaan di tengah masyarakat.
Kemiskinan terjad di mana -mana, sementara lapangan kerja dalam negeri tidak memadai. Hal inilah yang menjadikan masyarakat tergiur untuk memilih mencari peluang di luar dengan menjadi TKI/TKW. Di sisi lain semakin banyak jasa TKI yang di ekspor, negara untung karena beroleh devisa. Maka semakin sulitlah negara menghadapi kekuatan mafia perdagangan manusia ini.
Untuk itu negeri-negeri muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan negeri-negeri muslim lainnya, harus berhenti menjadi negara yang menerapkan kapitalisme. Dimana dalam kapitalisme hanya melihat segala sesuatunya hanya dari besaran transaksi, melayani oligarki, membiarkan rakyat dieksploitasi, dan memandang rakyat hanya dalam aspek ekonomi saja.
Hal yang selalu dalam sistem Kapitalisme adalah permainan kepentingan. Kepentingan inilah yang lantas menciptakan penguasa yang tanpa sadar menjadi kaki tangan oligarki korporasi Asing. Dominansi korporasi telah menggurita begitu kuat, dimana tentakelnya menguras kekayaan alam negeri, mereka juga menghisap darah dan keringat rakyat. Inilah realitas yang selalu ada pada negeri yang menerapkan sistem Kapitalisme.
Kembali pada Sistem Islam
Dalam sistem Islam, negara wajib melayani dan mengurusi kebutuhan rakyat. Termasuk permasalahan buruh migran. Islam memiliki seperangkat sistem untuk mewujudkan standar jaminan perlindungan terhadap buruh migran. Negara juga akan segera memberantas mafia perdagangan manusia sampai pada akarnya, karena negara harus berperan sebagai pengurus (penggembala) bagi rakyatnya. Sesuai sabda Nabi saw,
فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Imam adalah penggembala (raa’in), dan ia bertanggung jawab untuk orang-orang yang digembalakannya. (HR Bukhari dan Muslim)
Seorang laki-laki mempunyai kewajiban mencari nafkah, maka pemerintah dalam sistem Islam akan memberikan sarana-sarana pekerjaan bagi seluruh para pencari kerja. Negara akan memberikan kemudahan dengan menyediakan lapangan kerja yang maksimal dan menjamin setiap kepala keluarga mendapatkannya. Selain itu, mekanisme gaji yang diberikan negara sangat layak, tidak ditentukan dengan upah minimum regional (UMR) yang tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
Dalam sistem Islam, negara juga akan memberikan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan keahlian rakyatnya. Pendidikan dan pelatihan ini sesuai dengan kurikulum pendidikan yang berbasis Islam. Negara akan memberikan andil yang besar pada rakyat untuk berperan dalam mengelola sumber daya alam dan harta kepemilikan umum. Maka tidak akan ada lagi tenaga kerja asing yang akan menguasai harta milik negara.
Trafficking yang menestapakan kaum imigran bukan semata masalah individu atau keluarga, melainkan buah dari problem sistemik. Dibutuhkan adanya perubahan hakiki menuju sistem yang yang Allah telah menyiapkan buat kemaslahatan seluruh umat manusia. Itulah sistem Islam.
