Ada satu lukisan besar di ruangan Presiden Prabowo.
Lukisan itu bukan lukisan dirinya. Bukan lukisan jenderal. Bukan lukisan pahlawan berseragam.
Lukisan itu adalah lukisan seorang perempuan Aceh yang memegang pedang, berdiri di atas kapal, menghadap lautan.
Namanya: Laksamana Malahayati.
Dalam video yang sedang viral itu — video promosi film Pasukan 1000 Janda_ yang tayang 12 November 2026 — Prabowo terlihat menatap lukisan itu dengan bangga. Lalu ia berkata dengan suara yang pelan tapi tegas:
> “Dia mencetak sejarah dunia. Dia Laksamana Perempuan. Satu-satunya.”
> “Perjuangan kita ini perjuangan seluruh rakyat. Laki-laki maupun perempuan. Semua suku, semua agama ikut serta.”
> “Nilai-nilai ini harus kita lestarikan, harus kita teruskan.”
Sekilas, itu hanya komentar tentang film.
Tapi kalau kita renungkan lebih dalam, itu adalah pengakuan yang sangat besar: bahwa bangsa ini pernah memiliki epos perjuangan yang jauh lebih agung dari yang kita kira — dan epos itu belum selesai.*
1. Siapa Malahayati? Mengapa Ia Begitu Penting?
Kita harus kembali ke tahun 1599.
Saat itu Aceh adalah kesultanan yang kaya, yang menguasai Selat Malaka — jalur perdagangan paling ramai di dunia. Lada, pala, cengkeh, dan kapur barus dari Nusantara mengalir lewat selat itu menuju India, Persia, Arab, dan Eropa.
Lalu datanglah Portugis. Datanglah Belanda. Datanglah VOC.
Mereka tidak datang dengan undangan. Mereka datang dengan meriam.
Pada tahun 1599, dalam pertempuran Teluk Haru, suami Malahayati gugur. Ribuan suami gugur. Ribuan perempuan Aceh menjadi janda dalam satu malam.
Di banyak bangsa, janda-janda itu akan menangis, lalu menyerah.
Di Aceh, tidak.
Malahayati mengumpulkan 1.000 janda itu. Ia melatih mereka menjadi pasukan laut. Ia membentuk Inong Balee — Armada Janda.
Mereka bukan pasukan penghibur. Mereka adalah pasukan tempur.
Pada tahun 1600, dalam Pertempuran Laut di lepas pantai Aceh, pasukan Inong Balee berhasil membunuh Cornelis de Houtman — komandan Belanda yang terkenal kejam — dalam duel satu lawan satu di atas kapal. Malahayati sendiri yang menghabisinya.
Bayangkan: seorang janda Aceh, di abad ke-16, mengalahkan jenderal Eropa di atas kapal perang.
Itu bukan sekadar kemenangan militer. Itu adalah pesan untuk dunia:
Laut ini bukan milik VOC. Laut ini milik kami.
Itulah Pasal 33 versi abad ke-16. Sebelum UUD 1945 ditulis. Sebelum ada kata “Bumi, Air, dan Kekayaan Alam dikuasai Negara.”
Malahayati sudah melaksanakannya dengan pedang.
2. Apa Yang Diperjuangkan Malahayati Dulu, Sama Dengan Apa Yang Kita Perjuangkan Hari Ini
Sekarang mari kita jujur. Apa yang berubah dari 1599 ke 2026?
Dulu penjajah datang dengan kapal layar dan meriam. Mereka ingin menguasai rempah-rempah.
Sekarang, kekuatan besar datang dengan pesawat jet, dengan kontrak, dengan MoU, dengan kesepakatan dagang. Mereka ingin menguasai nikel, kobalt, tembaga, bauksit, tanah jarang, dan emas.
Dulu mereka menyebutnya Gold, Glory, Gospel._
Sekarang mereka menyebutnya Investasi, Kerja Sama, Free Trade, Critical Minerals Partnership._
Nama berubah. Wajah berubah. Tapi watak Serakahnomic — keserakahan ekonomi yang tidak pernah kenyang — tetap sama.
Itulah mengapa kisah Malahayati menjadi sangat kontekstual hari ini.
Ketika Prabowo memajang lukisan Malahayati di ruangannya, ia sedang mengirim pesan yang tidak diucapkan dengan kata-kata:
Bahwa perjuangan mempertahankan kekayaan alam Indonesia itu bukan perjuangan baru. Itu perjuangan lama yang harus dilanjutkan.
Dan ketika Prabowo di Manila kemarin dipuji oleh Trump sebagai “Great Leader”, kita harus membaca pujian itu dengan kacamata Malahayati:
Pujian itu bisa menjadi penghormatan. Tapi pujian itu juga bisa menjadi jebakan.
Dulu, Portugis dan Belanda juga awalnya datang dengan pujian: “Raja Aceh yang agung, Sultan yang bijaksana, mari kita berdagang.” Setelah pintu dibuka, mereka masuk dengan meriam.
Hari ini, pujian datang dalam bentuk: “Indonesia adalah mitra penting, Prabowo adalah pemimpin hebat, mari kita tanda tangani kemitraan pertahanan dan kesepakatan dagang.”
Pertanyaannya bukan apakah kita menolak kerja sama. Pertanyaannya adalah: *Apakah kerja sama itu membuat kita semakin berdaulat, atau semakin tergantung?*
Malahayati menjawab pertanyaan itu dengan pedang. Kita harus menjawabnya dengan Pasal 33.
3. Tiga Pelajaran Malahayati Untuk Indonesia Hari Ini
Jika kita mau jujur, ada tiga pelajaran besar dari epos 1000 Janda itu yang sangat relevan dengan kondisi kita sekarang.
Pelajaran Pertama: Kekuatan Bangsa Ini Bukan Di Istana, Tapi Di Rakyat Yang Terluka
Malahayati tidak memimpin pasukan dari istana. Ia memimpin pasukan dari duka.
Ia tidak merekrut tentara bayaran. Ia merekrut janda-janda yang baru kehilangan suami, anak, dan rumah.
Mereka tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan — kecuali harga diri.
Dan justru karena itu mereka tidak bisa dibeli. Orang yang sudah kehilangan segalanya, tidak takut kehilangan lagi.
Hari ini, siapa “Inong Balee” kita?
Mereka adalah petani yang lahannya dirampas tambang. Nelayan yang lautnya dikeruk. Buruh yang upahnya tidak naik-naik. Ibu-ibu yang harga berasnya naik. Anak-anak muda yang ijazahnya tidak menjamin pekerjaan.
Mereka adalah rakyat yang terluka oleh oligarki dan oleh keserakahan.
Jika bangsa ini ingin bangkit, jangan cari kekuatan di lobi-lobi hotel mewah di Jakarta. Cari kekuatan di kampung-kampung yang terluka itu. Di situlah api revolusi selalu menyala.
Pelajaran Kedua: Perempuan Bukan Pelengkap Perjuangan, Perempuan Adalah Pemimpin Perjuangan
Ini yang sering kita lupakan.
Dalam sejarah resmi Indonesia, pahlawan perempuan sering hanya disebut sebagai “pendamping”. Cut Nyak Dien disebut sebagai istri Teuku Umar. R.A. Kartini disebut sebagai pejuang emansipasi, tapi jarang disebut sebagai pejuang politik.
Padahal Malahayati membuktikan: perempuan bisa menjadi panglima.
Ia tidak meminta izin kepada laki-laki untuk berperang. Ia tidak menunggu laki-laki datang menyelamatkan Aceh. Ia mengambil alih komando karena laki-laki sudah gugur.
Hari ini, pesan ini sangat penting.
Ketika kita bicara Revolusi Pasal 33, kita tidak bisa bicara hanya tentang tambang, tentang nikel, tentang kontrak. Kita harus bicara tentang siapa yang menanggung beban paling berat dari perampokan kekayaan alam itu: perempuan.
Ketika tambang merusak sungai, yang pertama merasakan adalah ibu yang mencuci dan memasak dengan air itu. Ketika hutan dibabat, yang pertama kehilangan mata pencaharian adalah perempuan yang meramu. Ketika harga pangan naik, yang pertama mengurangi makan adalah ibu, agar anaknya tetap bisa makan.
Maka jika kita ingin Revolusi Pasal 33 berhasil, perempuan harus berada di garis depan, bukan di belakang.
Seperti Malahayati.
Pelajaran Ketiga: Kedaulatan Itu Bukan Diberikan, Tapi Direbut Dan Dijaga Setiap Hari
Malahayati tidak pernah menandatangani kertas yang menyatakan Aceh berdaulat. Ia merebut kedaulatan itu dengan darah.
Dan ia menjaganya dengan tidak pernah tunduk.
Hari ini, kedaulatan kita tidak direbut dengan meriam. Kedaulatan kita dikikis pelan-pelan dengan pasal-pasal kecil dalam perjanjian dagang.
Pasal yang membuka akses tambang tanpa batas.
Pasal yang melarang kita membatasi ekspor bahan mentah.
Pasal yang membuat kita tidak bisa lagi melindungi industri dalam negeri.
Pasal yang membuat Pasal 33 hanya menjadi pajangan di buku UUD, bukan menjadi kenyataan di lapangan.
Inilah bentuk penjajahan baru yang paling berbahaya: penjajahan yang tidak terasa seperti penjajahan. Karena ia datang dengan senyum, dengan pujian, dengan janji investasi.
Maka tugas kita hari ini lebih sulit dari tugas Malahayati.
Malahayati tahu siapa musuhnya: orang yang memegang pedang di depannya.
Kita tidak tahu siapa musuh kita: karena musuh kita memegang pulpen, bukan pedang. Ia duduk di meja perundingan, bukan di atas kapal perang. Ia berkata “sahabat saya”, bukan “serahkan hartamu.”
Maka kita butuh kepekaan yang lebih tajam. Kita butuh keberanian yang lebih dalam. Kita butuh pemimpin yang tidak mabuk pujian.
4. Mengapa Prabowo Memajang Lukisan Itu?
Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal: mengapa Prabowo memajang lukisan Malahayati?
Ada dua kemungkinan.
Kemungkinan pertama: hanya sebagai hiasan. Sebagai dekorasi yang indah untuk wawancara.
Kemungkinan kedua: sebagai pengingat.
Sebagai pengingat bahwa ia adalah presiden dari bangsa yang pernah dipimpin oleh seorang janda Aceh yang tidak takut mati untuk menjaga lautnya.
Sebagai pengingat bahwa setiap kali ia duduk di meja perundingan dengan Trump, dengan Xi Jinping, dengan siapa pun, ada 1.000 janda Aceh yang sedang mengawasinya dari belakang.
Sebagai pengingat bahwa jabatan presiden itu bukan hadiah, tapi amanah dari darah mereka.
Kita harus berharap, kemungkinan kedua itulah yang benar.
Karena jika Prabowo benar-benar menjadikan Malahayati sebagai cermin, maka ia akan tahu:
pemimpin yang hebat bukan yang paling banyak dipuji oleh kekuatan asing, tapi yang paling berani menjaga kekayaan bangsanya dari kekuatan asing — bahkan ketika kekuatan asing itu sedang memujinya.*
5. Refleksi Untuk Kita Semua: Apakah Kita Masih Bangsa Pejuang?
Ini adalah pertanyaan yang paling menyakitkan, tapi harus kita tanyakan.
Apakah kita masih bangsa pejuang?
Atau kita sudah menjadi bangsa penonton?
Dulu, 1.000 janda Aceh berani naik kapal dan berperang.
Hari ini, berapa banyak dari kita yang berani bersuara ketika tambang merusak kampung kita? Berapa banyak yang berani mengkritik ketika kontrak tambang merugikan rakyat? Berapa banyak yang berani membaca Pasal 33 dan menuntutnya dilaksanakan?
Kita terlalu sering menjadi penonton yang hanya berkomentar di kolom Facebook: “Wah, keren filmnya.” “Wah, hebat presiden kita dipuji Trump.” “Wah, sedih ya nasib Aceh dulu.”
Lalu kita kembali scroll. Lalu kita lupa.
Padahal, epos itu bukan untuk ditonton. Epos itu untuk dilanjutkan.
Malahayati tidak membuat film. Malahayati membuat sejarah.
Tugas kita bukan menonton filmnya. Tugas kita adalah membuat film berikutnya: *film tentang bagaimana generasi kita mempertahankan Pasal 33.*
Dan film itu tidak akan dibuat di studio. Film itu akan dibuat di DPR, di meja perundingan, di tambang, di sawah, di laut, di ruang kelas, di masjid, di gereja, di pasar, dan di setiap tempat di mana rakyat berani berkata: “Cukup. Kekayaan ini untuk kami, bukan untuk mereka.”
Penutup: Laut Masih Sama, Pedang Sudah Berbeda
Laut yang dulu dijaga Malahayati, masih laut yang sama.
Selat Malaka masih di sana. Laut Banda masih di sana. Laut Arafuru masih di sana.
Yang berbeda hanya pedangnya.
Dulu pedang itu terbuat dari besi.
Hari ini pedang itu terbuat dari pengetahuan, keberanian, dan Pasal 33.
Jika kita mau menjadi bangsa yang besar, kita harus mengambil pedang itu lagi.
Bukan untuk berperang dengan siapa pun.
Tapi untuk memastikan bahwa tidak ada lagi anak Indonesia yang merasa asing di negerinya sendiri. Tidak ada lagi ibu yang harus mengantri beras di negeri yang subur. Tidak ada lagi nelayan yang harus mengemis ikan di lautnya sendiri.
Itulah yang diperjuangkan Malahayati.
Itulah yang harus kita perjuangkan hari ini.
Dari 1.000 janda Aceh, lahirlah satu bangsa yang tidak pernah menyerah.
Dari Pasal 33, lahirlah satu janji yang tidak boleh dilanggar.
Dari kita hari ini, lahirlah satu pertanyaan:
Apakah kita akan menjadi penonton epos itu, atau penerusnya?
Merefleksi film “Pasukan 1000 Janda” (12 November 2026) dan wawancara Presiden Prabowo Subianto tentang Laksamana Malahayati_




