Revolusi Prabowo Subianto

Terbaru16 Dilihat

Sabtu, 14 November 2026, di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, suasana Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah mendadak berubah tegang.

Presiden Prabowo Subianto tidak lagi bicara dengan nada sambutan biasa. Ia bicara dengan nada seorang komandan yang sedang mengumumkan perang.

> “Yang bisa bikin revolusi di Indonesia adalah Prabowo Subianto, Saudara-saudara sekalian.”

Kalimat itu langsung viral. Ada yang menertawakan. Ada yang mencibir. Ada yang menuduh Prabowo haus kekuasaan.

Tapi kalau kita dengarkan pidatonya secara utuh — bukan potongan 15 detik di TikTok — maknanya menjadi sangat jelas. Dan justru sangat masuk akal.

Prabowo tidak sedang bicara tentang revolusi untuk merebut kekuasaan. Ia sudah berkuasa. Ia sedang bicara tentang revolusi untuk merebut kembali kekayaan negara dari tangan segelintir orang.

1. Konteksnya: Makar, Kudeta, dan Puluhan Triliun untuk Merusak Bangsa

Dalam pidato itu, Prabowo berkali-kali menyinggung ada pihak yang ingin menggoyang pemerintahannya.

> “Menteri dibeli, jenderal dibeli, presiden mau dibeli.”

> “Disangka saya gentar? Saya tidak akan gentar. Saya letnan, nggak punya apa-apa. Sudah siap mati, apalagi sekarang Muhammadiyah di belakang saya, NU, Muhammadiyah, Persis di belakang saya.”

> “Orang yang punya uang puluhan triliun, puluhan triliun itu dipakai untuk merusak bangsa.”

> “Puluhan triliun itu dipakai untuk menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemimpin melalui kebohongan, melalui hoaks, melalui berita yang nggak benar, yang ditimbulkan adalah ketakutan. Video sekian tahun yang lalu diputar-putar lagi.”

Ia juga menyinggung ada tokoh intelektual yang sudah menjadi “pelacur intelektual” — kepintarannya dipakai kekuatan asing untuk memecah belah Indonesia.

Bagi sebagian orang, ini terdengar seperti teori konspirasi. Bagi Prabowo, ini adalah pengalaman hidup.

Ia sudah 30 tahun melihat pola yang sama: setiap kali ada pemimpin Indonesia yang mencoba mengambil alih kembali kekayaan alamnya, selalu muncul gerakan untuk menjatuhkannya — lewat demo, lewat kerusuhan, lewat hoaks, lewat opini yang dibiayai.

Karena itu ia berkata: “Mereka lupa. Saya Letnan enggak punya apa-apa sudah siap mati.”

Ini bukan gaya bicara presiden yang takut kudeta. Ini gaya bicara presiden yang *sudah tahu akan dikudeta, dan siap menghadapinya.*

2. Apa Revolusi yang Dimaksud Prabowo?

Ini yang paling penting, dan paling sering disalahpahami.

Revolusi yang dimaksud Prabowo bukanlah revolusi jalanan. Bukan revolusi mengganti UUD. Bukan revolusi membubarkan DPR.

Revolusi yang dimaksud Prabowo adalah revolusi pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945.

Mari kita baca kembali bunyi pasal yang sudah 80 tahun kita hafal tapi jarang kita laksanakan:

> Pasal 33 ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
>
> Pasal 33 ayat (2): Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
>
> Pasal 33 ayat (3): Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
>
> Pasal 33 ayat (4): Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Itu bunyinya. Jelas. Tegas. Tidak ambigu.

Tapi selama puluhan tahun, Pasal 33 ini hanya menjadi hiasan di buku pelajaran PPKn. Di lapangan, yang berlaku adalah pasal lain yang tidak tertulis: *pasal serakahnomic.*

Serakahnomic adalah sistem ekonomi di mana:
– Yang kaya makin kaya karena menguasai konsesi tambang, hutan, perkebunan, dan pelabuhan.
– Yang miskin makin miskin karena hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
– Negara hanya dapat remah-remah pajak, sementara keuntungan besar dibawa ke luar negeri.
– Pejabat bisa dibeli, izin bisa dibeli, hukum bisa dibeli.

Inilah yang disebut Prabowo sebagai “golongan-golongan yang serakah.”

Dan inilah yang ia sebut sebagai bahaya laten yang jauh lebih berbahaya daripada bahaya laten ideologi lama.

Karena bahaya laten oligarki ini tidak datang dengan senjata. Ia datang dengan cek. Dengan amplop. Dengan saham. Dengan proyek. Dengan media.

3. Tiga Musuh yang Dilawan Revolusi Ini

Kalau kita bedah pidato Palu dan seluruh kebijakan Prabowo selama dua tahun, ada tiga musuh yang jelas-jelas sedang dilawannya:

Pertama: Oligarki

Oligarki adalah segelintir orang yang menguasai ekonomi, lalu memakai kekayaan itu untuk menguasai politik, lalu memakai politik itu untuk menambah kekayaannya lagi. Lingkaran setan.

Prabowo melawannya dengan cara yang sangat konkret:

– Menertibkan konsesi. Ia perintahkan Menteri ESDM: kalau konsesi tidak digarap lebih dari 2 tahun, cabut! Ia contohkan konsesi di Tanimbar, Maluku, Blok Masela, yang 28 tahun tidak digarap oleh Inpex Jepang. Ia terbang ke Jepang, tanya baik-baik: “Masih mau garap atau tidak? Kalau tidak, kami cabut, karena rakyat kami sangat membutuhkan.”
– Menertibkan BUMN. Dari 1.074 BUMN, ia pangkas menjadi sekitar 360-364, dan targetnya tutup 700 entitas yang tidak efisien, merugi, atau memalsukan laporan keuangan. Sebagian BUMN yang dulu rugi, kini untung 200%, 300%, bahkan 900%.
– Membentuk Danantara. Seluruh aset BUMN dikonsolidasikan di bawah satu sovereign wealth fund, agar tidak lagi menjadi sapi perah masing-masing menteri dan masing-masing direksi.
– Menertibkan tambang dan perkebunan ilegal. Ratusan ribu hektare lahan yang dikuasai tanpa izin mulai diambil alih negara.

Ini bukan retorika. Ini perang melawan kantong-kantong oligarki.

Kedua: Neo-Imperialisme

Neo-imperialisme hari ini tidak datang dengan kapal perang. Ia datang dengan utang, dengan investasi yang mengikat, dengan standar ESG yang menekan, dengan opini global yang menghakimi.

Indonesia punya nikel, punya bauksit, punya tembaga, punya sawit, punya gas. Tapi selama puluhan tahun, kita hanya jadi penambang bahan mentah. Kita ekspor bijih, lalu impor kembali barang jadinya dengan harga 10 kali lipat.

Prabowo membalik logika itu:

– Hilirisasi total. Tidak boleh lagi ekspor bahan mentah. Harus diolah di Indonesia. Harus ada smelter di Indonesia. Harus ada pabrik baterai di Indonesia.
– B50 Biodiesel. Indonesia tidak lagi tergantung impor solar. Solar kita buat dari sawit kita sendiri. Ini menghemat devisa sampai Rp 170 triliun.
– Kedaulatan pangan dan energi. Swasembada beras tercapai, produksi beras 34,69 juta ton. Swasembada energi dikejar lewat geothermal, hidro, dan biodiesel.
– Tidak mau didikte. Ketika Eropa melarang sawit Indonesia dengan alasan deforestasi, Prabowo tidak tunduk. Ia justru membuktikan di COP31 bahwa deforestasi Indonesia termasuk terendah dalam sejarah, sampai Norwegia memberi US$ 100 juta dan DiCaprio memuji Indonesia.

Ini adalah bentuk perlawanan terhadap neo-imperialisme: *Indonesia tidak lagi mau menjadi gudang bahan mentah bagi negara kaya.*

Ketiga: Serakahnomic

Ini istilah yang paling tepat untuk menggambarkan sistem ekonomi yang kita warisi.

Serakahnomic adalah ekonomi yang asasnya bukan kekeluargaan seperti di Pasal 33 ayat (1), tapi keserakahan. Yang kuat menindas yang lemah. Yang punya modal menindas yang punya tenaga.

Prabowo melawannya dengan kebijakan yang sangat populis, tapi juga sangat konstitusional:

– Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk 57 juta penerima manfaat. Bukan sekadar makan siang, tapi transfer kekayaan negara langsung ke perut anak-anak miskin, ke dapur-dapur UMKM, ke petani-petani lokal.
– Koperasi Desa Merah Putih. Ribuan koperasi desa dibentuk agar desa tidak lagi dikuasai rentenir dan tengkulak.
– Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, Cek Kesehatan Gratis untuk 106,3 juta orang. Negara hadir untuk yang paling lemah.
– Penghapusan kemiskinan sebagai target utama. Kemiskinan turun dari 8,57% (September 2024) menjadi 8,07% (Maret 2026). Jumlah orang miskin berkurang 1,13 juta orang, dari 24,06 juta menjadi 22,93 juta.
– Pasal 34 sebagai pasangan Pasal 33. Kalau Pasal 33 mengatur kekayaan dikuasai negara, Pasal 34 mengatur fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Prabowo mengembalikan kedua pasal ini sebagai satu paket.

Inilah yang membuat banyak pengamat dalam dan luar negeri menyebut dua tahun Prabowo sebagai “Radical Break” — putusan radikal dari paradigma lama.

4. Mengapa Hanya Prabowo yang Bisa?

Kalimat “Hanya Prabowo yang bisa lakukan revolusi” terdengar sombong. Tapi kalau kita jujur, ada logika sejarahnya.

Prabowo adalah satu-satunya presiden dalam sejarah Reformasi yang memiliki tiga modal sekaligus:

Pertama: Modal legitimasi politik. Ia menang dengan 58,6% suara, didukung koalisi terbesar dalam sejarah, didukung Muhammadiyah, NU, Persis, petani, nelayan. Tidak ada presiden sebelumnya yang punya dukungan seluas ini.

Kedua: Modal keberanian pribadi. Ia bukan presiden yang takut kehilangan jabatan. Ia sudah pernah kalah 2 kali Pilpres. Ia sudah pernah dibuang. Ia sudah pernah difitnah. Ia sudah pernah hidup di pengasingan. Orang yang sudah tidak takut kehilangan apa-apa adalah orang yang paling berbahaya bagi oligarki. Karena ia tidak bisa dibeli.

Itulah mengapa ia berkata: “Saya letnan, nggak punya apa-apa, sudah siap mati.”

Ketiga: Modal pengetahuan sistem. Ia tahu persis bagaimana oligarki bekerja. Ia tahu siapa yang membeli siapa. Ia tahu di mana uangnya parkir. Ia tahu bagaimana konsesi diperjualbelikan di pasar modal. Ia tahu karena ia pernah berada di dalam sistem itu.

Orang yang hanya dari luar sistem tidak tahu cara membongkarnya. Orang yang hanya dari dalam sistem tidak berani membongkarnya. Prabowo berada di posisi langka: tahu, dan berani.

Itulah mengapa ia bilang: hanya dia yang bisa. Bukan karena dia paling hebat, tapi karena dia paling tidak bisa dibeli.

5. Radical Break: Dua Tahun yang Mengubah Paradigma

GREAT Institute dalam evaluasinya atas dua tahun Prabowo menulis:

> “Apa yang kami hargai dari Presiden Prabowo adalah keberanian politiknya dalam menggunakan kewenangan negara untuk mengoreksi konsentrasi manfaat ekonomi dan memperluas kesejahteraan publik.”

Pengamat lain, Ujang Komarudin, mengatakan dua tahun pertama ini adalah fondasi untuk memastikan pembangunan memberikan manfaat nyata bagi publik, dari hulu ke hilir.

Bambang Soesatyo menyebut investasi yang terealisasi sudah mencapai Rp 3.923,2 triliun, menyerap 5,4 juta pekerja, 51,8% di luar Jawa.

Pertumbuhan ekonomi 5,11% di 2025, lalu 5,61% di triwulan I 2026 — tertinggi untuk triwulan I sejak 2012.

Apakah semua ini sempurna? Tidak. Masih banyak masalah. Harga pangan masih tinggi. Rupiah masih tertekan. Program MBG masih ada keracunan. Kebakaran hutan masih terjadi.

Tapi arahnya sudah berubah. Paradigmanya sudah berubah.

Dulu, negara adalah pelayan pasar. Sekarang, negara kembali menjadi penguasa pasar untuk rakyat.

Dulu, Pasal 33 adalah pajangan. Sekarang, Pasal 33 adalah pedoman kerja.

Dulu, kekayaan negara bocor ke luar negeri. Sekarang, kebocoran itu mulai ditutup, satu demi satu.

Itulah yang disebut _Radical Break_. Bukan karena semuanya sudah beres dalam dua tahun. Tapi karena arah kapal sudah diputar 180 derajat.

6. Penutup: Revolusi yang Tidak Butuh Darah, Tapi Butuh Nyali

Revolusi Prancis butuh guillotine. Revolusi Rusia butuh perang saudara. Revolusi Iran butuh jutaan orang turun ke jalan.

Revolusi yang ditawarkan Prabowo di Palu tidak butuh itu semua. Ia butuh sesuatu yang lebih sulit: *nyali untuk melawan orang-orang yang membiayai kekuasaan itu sendiri.*

Karena musuh revolusi ini bukan rakyat. Musuh revolusi ini bukan oposisi. Musuh revolusi ini adalah mereka yang selama puluhan tahun menikmati sistem yang serakah, yang menikmati Pasal 33 yang tidak dilaksanakan, yang menikmati negara yang lemah.

Dan mereka itu punya uang puluhan triliun untuk melawan balik. Mereka punya media. Mereka punya buzzer. Mereka punya intelektual bayaran.

Itulah mengapa Prabowo meminta Muhammadiyah turun ke kampus. Ia meminta NU, Persis, petani, nelayan untuk berdiri di belakangnya. Ia tahu, revolusi konstitusional ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja, meski ia berkata “hanya saya yang bisa.”

Ia butuh rakyat sebagai benteng.

Di Palu, di hadapan 114 tahun Muhammadiyah yang lahir dari semangat tajdid — pembaruan — Prabowo seolah berkata:

> “Saya sudah siap mati untuk melaksanakan Pasal 33. Apakah kalian siap hidup untuk mengawalnya?”

Pertanyaan itu kini kembali kepada kita.

Apakah kita mau menjadi penonton, yang hanya mengomentari revolusi dari pinggir lapangan?

Atau kita mau menjadi pelaku, yang ikut memastikan revolusi Pasal 33 ini benar-benar sampai kepada rakyat yang paling miskin, yang paling lapar, yang paling tertinggal?

Karena revolusi yang sejati, pada akhirnya, bukan diukur dari lantangnya pidato presiden. Revolusi yang sejati diukur dari penuhnya piring rakyat, dari hilangnya kemiskinan, dari kembalinya kekayaan Indonesia kepada pemiliknya yang sah: *seluruh rakyat Indonesia.*

Sumber:
– Pidato Presiden Prabowo, Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Palu, 14 November 2026
– Bloomberg Technoz, Investor Trust, Kompas, 14-15 November 2026
– UUD 1945, Pasal 33 dan Pasal 34
– Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan, GREAT Institute, Oktober

Tinggalkan Balasan