Abraham Raubun, B.Sc, S.Ikom
Keadaan Gizi masyarakat Indonesia telah berangsur meningkat. Namun tak dapat dipungkiri masalah kekurangan Gizi makro seperti protein dan energi terutama di perdesaan masih banyak ditemukan. Bukan hanya itu, masalah ini belum lagi tuntas diatasi, masalah kekurangan Gizi mikro seperti vitamin A, Iodium, zat besi, dan beberapa vitamin dan mineral lainnya sudah datang menghadang. Ditambah lagi masalah obesitas yang mulai merangkak naik sebagai salah satu dampak pola makan dan gaya hidup moderen.
Upaya perbaikan gizi sudah giat dilakukan. Di tingkat operasional salah satu institusi Kesehatan yang diberi tanggungjawab adalah Puskesmas. Pelaksanaannya dilakukan oleh Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) sebagai Garda terdepan berhadapan dengan masyarakat.
Untuk mendapat gambaran nyata tentang kiprah TPG digelar suatu forum komunikasi secara virtual. Forum ini merupakan inisiatif beberapa pemerhati Gizi bekerjasama dengan organisasi profesi PERSAGI pusat mau pun daerah.
Dari bincang-bincang dengan para TPG dari tiga provinsi yaitu Jawa Barat, Sulawesi Selatan Dan Nusa Nusatenggara Timur (NTT), dapat diperoleh gambaran tentang peran para TPG di lapangan.
Menilik tugas dan fungsi TPG di Puskesmas cukup banyak. Nampaknya di semua provinsi untuk melaksanakan tugas dan fungsi itu belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Hal ini terkait dengan beberapa hal yang bisa jadi merupakan penyebab mendasar.
Informasi yang diungkap para TPG antara lain keterbatasan tenaga di Puskesmas. Mau tidak mau optimalisasi tenaga yang ada dilakukan. Hal ini menyebabkan adanya beban tugas tambahan yang sulit dihindarkan. Dampaknya TPG sering tidak fokus melaksanakan Tugas dan fungsinya sendiri. Beragam tugas tambahan yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan fungsi harus dilaksanakan.
Soal kondisi geografis terutama di wilayah Indonesia bagian Timur merupakan tantangan berat untuk mencapai sasaran program. Sering target yang dipasang hasilnya jauh dari capaian. Belum lagi sarana mobilitas yang kadang tidak tersedia serta keterbatasan peralatan lain semisal alat pengukuran antripometri, laptop, blank spot tanpa jaringan internet atau pun gangguan jaringan yang menghambat arus pelaporan dari tingkat operasional dan sebagainya.
Soal alokasi anggaran pendukung program juga merupakan hal yang memerlukan upaya tidak mudah yang harus diperjuangkan. Kebijakan yang mengarahkan penggunaan dana transfer lewat kemasan Dana Desa dalam realisasinya masih jauh dari memadai. Belanja desa untuk mendorong upaya peningkatan Kesehatan Dan gizi berbasis masyarakat belum mendapat perhatian lebih besar, meski itu jadi kewenangan lokal berskala desa yang ditetapkan dalam Undang-undang nomo 6 tahun 2014 tentang desa.
Di provinsi Jawa Barat memang kondisinya relatif lebih baik. Upaya DPD PERSAGI memetakan posisi tenaga gizi melalui survei cepat patut diapresiasi. Sebagian besar tenaga gizi menempati posisi sesuai dengan bidang profesinya.
Di provinsi Sulawesi Selatan dan NTT meski terkendala kondisi geografis namun upaya-upaya inovatif untuk melayani sasaran di masyarakat muncul dan berkembang. Bahkan tidak hanya kelompok ibu dan anak tetapi juga peran dan keterlibatan kaum bapak digalakkan. Dunia kampus pun bergerak dengan menerapkan mahasiswa turun ke desa untuk membantu Pelayanan di bidang gizi. Ini menjadi bagian dari kurikulum. Realitanya tetap saja NTT masih harus berjuang keras mengejar ketertinggalannya .
Ada secercah harapan yang tersirat dan tercurahkan pada organ organisasi profesi terutama di tingkat pusat. Dukungan regulasi yang lebih memperjelas status yang memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi TPG secara fokus di tataran tingkat pemerintahan khususnya di Puskesmas perlu disegerakan.
Pengembangan dan peningkatan jenjang pendidikan secara linier menjadi salah satu hal yang didambakan. Saat ini beberapa TPG yang dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi menempuhnya di luar jalur Profesi Gizi.
Forum-forum pencerahan wawasan terhadap perkembangan mutahir ilmu Gizi secara berkala pun nampaknya sangat diharapkan. Bukan hanya itu kapasitas untuk menjalin jejaring kerja dengan pemangku kepentingan lain perlu ditingkatkan. Data dan informasi serta interpretasinya harus kuat dan tepat dikuasai sehingga berdaya guna bagi para pengguna. Upaya kearah ini nampaknya cukup mendesak untuk dilakukan.
Pelayanan Gizi dan penanganan kasus kurang Gizi selama ini cukup dilakukan dengan intens. Namun sistem rujukan baik dari Puskesmas ke Rumah Sakit mau pun pasca rujukan memang nampaknya masih harus dibenahi.
Soal percaya diri dan kemampuan berkomunikasi secara efektif itu menjadi aspek penting untuk menjaga eksistensi petugas Gizi. Apa lagi di era kekinian tidak cukup hanya disiplin ilmu Gizi yang dikuasai. Betapa tidak isu Gizi semakin mencuat lewat percepatan penurunan angka Stunting namun “leading sektor”nya bukan orang Gizi. Mau tidak mau, suka tidak suka para insan Gizi harus berbenah diri.
Dari tiga provinsi diperoleh gambaran para TPG merupakan salah satu elemen terdepan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menyongsong generasi emas Indonesia di masa depan. Mereka “rame ing gawe sepi ing pamrih” dengan moto “Svasta Harena” yang merupakan upaya untuk mencapai, mempertahankan dan memperbaiki kesehatan melalui makanan.
Kini bola ada di tangan DPP PERSAGI. Tuntutannya tentu tindakan aksi yang kongkrit untuk bangkit mendongkrak eksistensi Profesi Ahli Gizi.
