Keracunan MBG terulang lagi. Kali ini ratusan siswa SMA Negeri 2 Kudus, Jawa Tengah. Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus per Kamis (29-1-2026), sebanyak 118 pelajar harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat keracunan.
Di Tomohon, Kabupaten Minahasa, ratusan siswa juga mengalami gejala mual dan pusing setelah menyantap paket MBG pada Senin (26-1-2026). Hingga 28 Januari 2026, tercatat 197 korban yang dirawat di empat rumah sakit.
Sepanjang Januari 2026, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 1.242 orang diduga keracunan program MBG. Kasus tersebut terjadi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Banten, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sejak 2025 hingga awal 2026, total korban keracunan MBG tercatat mencapai 21.254 orang. (bbc.com, 30/01/26).
Program Unggulan Namun Lemah Pengawasan
Presiden RI telah memprioritaskan gizi melalui program unggulan yang disebut Makan Bergizi Gratis (Unicef.org, 01/07/25). Program MBG yang digagas pemerintah ini pada mulanya bertujuan mengatasi masalah gizi anak dan stunting. Namun, serangkaian kasus keracunan MBG yang terjadi secara berulang, justru menunjukkan bahwa program ini lebih menyerupai proyek politik daripada program peningkatan gizi buat generasi.
Sudahlah memangkas hampir 40 % dari anggaran pendidikan, alih-alih bisa menjamin gizi bagi penerima manfaat, MBG justru mengancam kesehatan generasi. Berulangnya kasus keracunan mengindikasikan lemahnya pengawasan terhadap faktor higienis, bersih, dan sehat.
Kasus keracunan makanan, distribusi pangan basi, dan minimnya kontrol kualitas menggambarkan buruknya sistem pengawasan pada program ini. Ketika makanan yang seharusnya menjadi sumber gizi justru menjadi sumber penyakit. Sebuah bukti tak terbantahkan bahwa program ini telah gagal memenuhi tujuanya.
Memang, tersedia ahli gizi dalam setiap SPPG, namun fungsinya mandul ketika keracunan terus berulang. Dengan tujuan menjamin keamanan dan pemenuhan gizi anak-anak, tugas dan fungsi tersebut tidak berjalan.
Program ini hanya menitikberatkan pada distribusi makanan dan tidak menyentuh akar persoalan gizi generasi. Karena sekadar memberi makan tidak otomatis memperbaiki kualitas gizi masyarakat.
Persoalan gizi bukan sekadar makan gratis dan perut kenyang. Lebih dari itu terdapat masalah sistemik yang melibatkan multi aspek: pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan kebijakan pangan. Realitas program MBG hanyalah upaya instan yang hanya mampu menutupi gejala penyakit, bukan menyembuhkannya.
Kapitalisme dan Kemiskinan Struktural
Akar persoalan gizi buruk sesungguhnya terletak pada sistem ekonomi kapitalistik yang menciptakan kemiskinan struktural. Sistem ini bembuat daya beli masyarakat rendah serta terdapat ketimpangan akses terhadap kebutuhan pokok. Stunting dan gizi buruk muncul karena kebutuhan dasar rakyat tidak terpenuhi. Jika kondisi ini berlanjut, angka kemiskinan makin tinggi.
Buruknya kualitas gizi generasi bukan ditentukan oleh ada dan tidaknya program makan gratis, melainkan oleh kemiskinan yang menghalangi lahirnya generasi sehat dan kuat. Karena itu, masalah mendasar yang harus disolusi adalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi yang lahir dari sistem kapitalisme.
Perlunya Evaluasi Paradigmatis
Program MBG harus dievaluasi secara menyeluruh, bukan sekedar dari sisi teknis. Perlu adanya perubahan paradigma yang menyentuh aspek ideologis. Kebijakan harus diarahkan pada program berpihak pada rakyat melalui pangan murah, sandang dan papan terjangkau, lapangan kerja luas bagi pencari nafkah.
Tanpa perubahan paradigma serta kebijakan terintegrasi yang berpihak pada rakyat, MBG hanya menjadi etalase kebijakan yang tampak mulia, tetapi kosong manfaat dan berhenti pada titik pencitraan.
B e r s a m b u n g
