Negara dalam sistem kapitalisme tidak benar-benar menjalankan perannya sebagai pengurus rakyat. Kebijakan yang dikeluarkan kerap tersandera ole kepentingan politik dan para pemilik modal.
Sebaliknya, dalam sistem Islam setiap kebijakan berlandaskan syariat. Kebijakan ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakangnya. Mekanisme ini akan menutup peluang bagi pihak manapun yang tega menjadikan program rakyat sebagai ladang bisnis. Dengan demikian, seluruh kebijakan negara berorientasi pada kepentingan rakyat.
Jaminan Pemenuhan Gizi Bagi Semua Warga Negara
Konsep kepemimpinan islam menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan pokok melainkan tanggung jawab penuh negara, bukan sekadar janji politik.
Setiap program yang ditujukan bagi rakyat akan dirancang secara cermat, dipersiapkan dengan baik, serta kontroling secara menyeluruh.
Negara (Khilafah) akan memanfaatkan tenaga profesional sesuai dengan tujuan program; misalnya, dalam penyediaan makanan gratis harus melibatkan ahli gizi, pakar pangan, dan tenaga terampil di bidang kuliner. Khilafah akan menaruh perhatian serius pada setiap kebijakan agar generasi terbebas dari masalah stunting, kekurangan gizi, maupun gangguan kesehatan lainnya.
Dalam sistem Islam, kesejahteraan setiap individu dijamin secara nyata, termasuk bagaimana mencegah terjadinya kemiskinan struktural. Kebijakan negara dalam sistem pemerintahan Islam guna menuntaskan persoalan gizi melalui mekanisme berikut.
Pertama, negara membuka lapangan kerja luas dengan upah layak bagi kepala keluarga, sehingga beban nafkah tidak lagi menjadi sumber kemiskinan struktural. Negara menyusun mekanisme dalam menciptakan lapangan kerja. Hal itu dilakukan melalui (1) Pengelolaan harta kepemilikan umum (hutan, laut, tambang) dilakukan negara untuk kepentingan rakyat; (2) Pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian; (3) Optimalisasi tanah mati. Tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya selama 3 tahun diambil negara dan diberikan kepada siapa saja yang mampu menghidupkannya; (4) Industri alat-alat/mesin dikembangkan untuk mendorong tumbuhnya industri lain; (5) Tenaga kerja fokus pada laki-laki dengan sistem upah yang memadai. Di samping itu, negara juga memberikan santunan kepada keluarga yang tidak memiliki pemimpin laki-laki di dalam keluarganya.
Kedua, negara memastikan pemenuhan gizi masyarakat dengan menjamin distribusi pangan secara merata, berkualitas, dan harga terjangkau hingga ke pelosok.
Ketiga, layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan diberikan secara gratis dengan kualiras baik. Negara menyediakan fasilitas serta sarana memadai agar pelayanan berjalan optimal.
Keempat, alokasi anggaran untuk kesejahteraan rakyat dari Baitulmal. Terdapat tiga sumber : pertama, fai’ dan kharaj (ghanimah, anfal, khumus, pajak, jizyah, dan status tanah); kedua, kepemilikan umum seperti minyak, gas, listrik, tambang, laut, sungai, hutan, serta sarana publik; ketiga, sedekah berupa zakat uang dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, serta zakat ternak.
Ketiga sumber pendapatan bagi baitulmal ini memungkinkan bagi negara untuk menjamin kesejahteraan bagi seluruh warga, bukan hanya perbaikan aspek gizinya. Lebih jauh karena jaminan yang pasti dari negara untuk pendidikan, kesehatan dan keamanan mereka.
Disamping itu ada mekanisme yang menjamin kebutuhan sandang, pangan dan papan secara layak. Rakyat tidak disibukkan dengan urusan mencari nafkah sehingga bisa mengoptimalkan dirinya dalam aktivitas ibadah dan mengemban dakwah yang difasilitasi dan di suport oleh negara. Karena dakwahnya rakyat juga demi mendukung penyebaran dan perluasan Islam di mana hal tersebut menjadi visi negara.
Demikianlah perbedaan mendasar antara sistem Islam dengan sistem kapitalisme yang sering menjadikan rakyat sekadar sasaran bagi proyek politik. Sememtara slam menempatkan rakyat sebagai prioritas yang harus dilindungi dan disejahterakan.
S e l e s a i
