Kerusakan jalan di Provinsi Lampung belakangan turut menjadi perhatian publik. Bahkan, Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah ruas jalan di Lampung yang rusak pada Jumat pekan lalu dalam agenda kunjungan kerjanya. (Katadata.co.id, 8/5/2023)
Usai kehadiran presiden beserta rombongan, saat meninjau kondisi jalanan di Provinsi Lampung ini agaknya mejadi titik klimaks dari aneka “drama” bertema tentang jalan rusak yang sempat viral di media sosial juga pemberitaan di kawasan regional. Kunjungan yg fenomenal itu dihadiri pula oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Setelah beritanya menjadi viral, akhirnya pemerintah pusat mau terlibat dalam mengurai problem infrastruktur jalan di Lampung. Aneka lelucon dan satire mengemuka. Ada yang komentar andai ada Bumil yang lewat di jalanan itu, bakalan langsung langsung melahirkan di tempat . Ada pula yang mengidentifikasi jalanan buruk itu sebagai bekas pertarungan antara Avengers versus Thanos. Apapun ungkapan itu yang pasti kondisi jalanan yang dibiarkan rusak selama bertahun-tahun menjelaskan tentang abainya jajaran pemerintahan dalam melihat problematik masyarakat.
Tanggung Jawab Negara
Jalan merupakan sarana pemenuhan kebutuhan publik. Persoalan yang menimpa jalan, baik jalan nasional jalan provinsi, maupun jalan kabupaten adalah tanggung jawab pemerintah. Sebagai pengelola selayaknya pemerintah peduli terhadap problema yang dihadapi oleh masyarakat. Terlebih masalah transportasi yang ibaratnya sebagai tulang punggung kegiatan masyarakat.
Fenomena Gunung Es
Akhirnya pemerintah pusat mau menggelontorkan dana sekitar Rp800 miliar untuk pemerintahan provinsi Lampung. Dana itu dialokasikan untuk memperbaiki sekitar 15 ruas jalan yang ada di wilayah itu. Sebelumnya sempat terjadi saling tuduh antara pihak Pemda dan pengusaha. Pihak pemerintah dengan menganggap pihak perusahaan kurang bertanggungjawab saat tidak memperhatikan kondisi jalan. Mereka sering menggunakan jalan dengan kendaraan yang bobotnya melebihi kapasitas jalan tersebut. Di sisi lain, pengusaha tidak peduli karena mereka sudah membayar pajak kepada pemerintah.
Saat ini pembangunan infrastruktur di wilayah pemerintahan pusat atau provinsi sedang ramai diselenggarakan. Bahkan beberapa diantarnya termasuk megaproyek yang tentu luar biasa. Sayangnya kondisi infrastruktur di tingkat kabupaten maupun wilayah di bawahnya masih menyimpan persoalan.
Problem infrastruktur tak hanya terjadi di Lampung. Buktinya, setelah Jokowi turun ke Lampung, banyak netizen menyampaikan aspirasi. Mereka mengungkapkan kondisi jalan di wilayah mereka yang juga bermasalah. Ibarat fenomena gunung es, sebagian kecil saja yang terungkap fan bukan berarti di wilayah lain aman.
Demi Citra
Pertanyaannya, apakah harus menunggu sampai terganggunya citra penguasa atau citra anggota dewan pada tahun pemilu, baru kemudian mereka peduli dengan rakyat? Padahal telah jamak diketahui bahwa memenuhi fasilitas publik dan kebutuhan masyarakat merupakan kewajiban penguasa.
Fenomena ini pun membuktikan, pembangunan yang ada belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh di semua wilayah. Realitasnya di pelosok banyak yang belum tersentuh. Pembangunan, bahkan seakan sekadar demi citra. Artinya ketika citra penguasa sudah mulai terusik, mereka buru-buru untuk segera memperbaiki, seolah-olah sebagai penyolusi atau pahlawan yang datang untuk membantu.
Selayaknya, penguasa peka dan peduli dengan kondisi masyarakat karena mereka sejatinya adalah pelayan bagi rakyatnya. Penguasa harus memenuhi kebutuhan utama rakyat karena hal itu memang tugasnya. Kebutuhan yang dimaksud adalah sandang, pangan dan papan. Juga layanan di bidang kesehatan, pendidikan dan rasa aman. Pemenuhan akan kebutuhan primer ini dilakukan oleh pemerintah sebagai penunaian kewajiban, bukan demi citra diri yang dibuat-buat. Konsep ini terdapat pada sistem Islam yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad saw. yang dilanjutkan oleh pengganti beliau yaitu para kholifah.
Namun, dalam sistem demokrasi memanglah demikian adanya, yaitu bermain kepentingan dan manfaat. Pencitraan menjadi inhern dalam setiap kebijakan yang menyentuh pelayanan kebutuhan rakyat Demikian juga, persoalan baru akan diselesaikan jika diangkat masalahnya dan menjadi viral atau ramai diperbincangkan di medsios
Pandangan Islam Tentang Kekuasaan
Islam memandang kekuasaan adalah amanah dari Allah Swt. Setiap amanah melekat padanya pertanggungjawaban. Ketika seseorang mengambil amanah, ia harus menunaikan amanah itu sebaik-baiknya agar tidak menjadi penyesalan di akhirat.
Penguasa yang ada dalam Islam harus melayani rakyatnya sebagaimana Allah perintahkan. Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan pokoknya, termasuk membangun fasilitas-fasilitas jalan dan infrastruktur lainnya untuk rakyat merasa aman, juga memudahkan kehidupan agar rakyat mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
Pada sisi lain, rakyat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasinya, bahkan rakyat wajib melakukan koreksi terhadap penguasa agar pelaksanaan pemerintahan tidak melenceng dari jalur yang benar. Mengoreksi terhadap penguasa bisa juga dilakukan oleh wakil rakyat yang terhimpun dalam Majelis Umat yang mana lembaga ini memiliki fungsi secara aktif memperhatikan permasalahan rakyat. Dengan mekanisme iniì, setiap permasalahan segera teratasi. Penyelesain bersifat segera dan tidak dibiarkan berlarut-larut, atau menunggu vairal dulu baru diatasi. Di samping itu juga akan terhindar dari potensi kerugian atau bahaya yang mengancam keamanan dan keselamatan rakyat.
