Presiden Prabowo Subianto melontarkan pernyataan mengejutkan saat melakukan konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Rabu (28/5). Presiden menyampaikan Indonesia siap menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sehingga negara Palestina diakui oleh Negeri Zionis.
“Saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina yang diakui oleh Israel, Indonesia siap mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan hubungan dengan Israel,” kata Prabowo usai pertemuan bilateral dengan Macron. (cnnIndonesia, 30/05/25)
Sontak ucapan Prabowo ini menjadi menuai sorotan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Hal itu wajar, mengingat, selama ini Indonesia menolak dengan keras isu terjalinnya hubungan kemitraan dengan Israel. Hal itu bisa dimaklumi, mengingat pengkhianatan tingkat Dewa yang dilakukan oleh negara Zionis itu di masa aksi damai atau
Gencatan Senjata.
Statemen orang nomor satu di RI ini yang siap mengakui kemerdekaan Israel, jika Palestina diberi kemerdekaan menunjukkan Indonesia sedang terjebak. Maksudnya, terperangkap pada narasi solusi dua negara bikinan dedengkot negara Kapitalis yaitu Amerika dan Inggris.
Sungguh, Statemen tersebut tak layak diucapkan oleh pemimpin negara dengan jumlah pemeluk Islam yang besar. Statemen ini sekaligus merupakan bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan rakyat Gaza.
Bahkan pernyataan ini juga merupakan pengkhianatan terhadap perjuangan para penakluk di masa khalifah. Pengkhianatan terhadap Umar, pasukan Sultan salahuddin, korban Nakba, pasukan Intifada dan martir taufan al Aqsa.
Indonesia harus menyadari posisinya dalam percaturan politik skala Internasional. Bahwa posisi Indonesia adalah sebagai negara dengan kedaulatan yang mandul dan pengekor. Kedaulatan dalam kendali negara lain. Negara yang tidak bisa berkata “tidak kepada” perusahaan asing yang sedang merampas kekayaan negeri atas nama investasi. Sementara politik luar negerinya pembebek pada negara adidaya. Bagaimana mungkin negara seperti ini bakal dipertimbangkan suaranya oleh Zionis itu?
Kepada PBB, apa yang bisa diharap dari lembaga dunia ini? Bukankah PBB justru representasi kepentingan negara penjajah? Solusi dua negara yang ditawarkan Barat lewat PBB justru melegalkan penjajahan Zionis Yahudi atas Palestina.
Umat Islam musti menyadari bahwa masalah Palestina bukan sekadar konflik keagaamaan, tetapi juga kepentingan politik Barat. Krisis Palestina merupakan bukti nyata bentuk penjajahan kolonial Barat, di mana Zionis Yahudi berperan sebagai benteng kepentingan Barat.
Statemen presiden harus ditangkap sebagai tujuan antara dan batu loncatan diplomatik untuk menekan zionis agar mau mendengar suara kita, dalih ini nonsen. Laksana menanam harapan palsu. Jangankan suara pimpinan negara pengekor, selama ini suara PBB saja tidak didengar oleh negara Zionis itu.
Statemen kepala negara ini justru akan menjadi preseden buruk bagi negeri. Pasalnya, Indonesia sebagai muslim terbesar justru membuka celah normalisasi dengan pihak pembantai muslim Gaza. Ironis sekali, bukan?
Memang benar bahwa kita menginginkan agar genosida segera berakhir dan Palestina segera bisa menikmati kemerdekaannya. Tapi bukan berarti harus dengan cara seperti itu, karena zionis terbukti tidak mau beritikat baik. Mereka terus menyerang, bahkan ingin menghancurkan Palestina.
Satu-satunya solusi untuk mengusir penjajah di tanah Palestina dengan jihad semesta di bawah komando satu kepemimpinan, yaitu khilafah. Tanpa Institusi Khilafah, masalah krisis Palestina tak bakal kelar untuk diselesaikan.
Apa yang harus dilakukan oleh umat Islam termasuk Indonesia adalah lebih serius, sungguh-sungguh dan konsisten dalam memperjuangkan tegaknya khilafah. Aktifitas dakwah ini ditempuh melalui thariqah atau metode perjuangan Rasulullah saw. Wallahu alam bishowab.
