Tragis, seorang kader aktif posyandu di Jayapura, Papua, meninggal (Senin 17-11-2025) bersama bayi yang dikandungnya karena terlambat mendapatkan pelayanan medis. Irene Sokoy, ibu malang itu sebelumnya mengalami penolakan empat RS di Kota dan Kabupaten Jayapura. Bahkan menutut sebuah sumber, salah satu RS meminta uang muka Rp4 juta untuk kamar VIP karena kelas III BPJS penuh.(detik, 20/11/25).
Kebobrokan layanan kesehatan ini diakui oleh Gubernur Papua Matius Derek Fakhiri. Ia menyampaikan permohonan maaf mendalam kepada keluarga Irene Sokoy dan berjanji melakukan evaluasi total.
Ironi
Sungguh, kasus ini ironi dalam dunia kesehatan. Karena terjadi di tengah tingginya angka kematian ibu dan bayi di Papua. Apalagi kasusnya menimpa seorang ibu kader posyandu! Kasus ini sekaligus menggambarkan buruknya tata kelola kesehatan khususnya kesehatan ibu dan bayi hari ini.
Kasus tragis ini tidak selayaknya terjadi, karena sebenarnya bisa diantisipasi dengan tata kelola yang baik. Komitmen negara memberikan jaminan kesehatan bagi rakyat, masih menjadi angan kosong hingga kini. Harapan hampa di tengah janji negara sebagi penanggung iuran kesehatan rakyat yang masuk dalam kategori Penerima Bantuan Iuran.
Situasi buruk ini menjadi bukti bahwa negara tidak menjalankan peran dalam riayah atau pengurus rakyatnya. Bahkan tidak ada kepengurusan rakyat itu dalam visi negara. Negara juga abai dalam menjamin ketersediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan dengan berbagai keahlian. Termasuk belum adanya pemerataan sebaran SDM dan layanan kesehatan sesuai kebutuhan.
Padahal, negara wajib menetapkan manajemen layanan pada situasi tertentu, seperti renovasi RS, termasuk ruang operasi atau saat dokter sedang cuti. Negara selayaknnya menjamin layanan tetap bisa berjalan sehingga rakyat yang membutuhkan dapat memperoleh pelayanan kapanpun.
Realitasnya, kapitalisasi layanan kesehatan telah terjadi sekaligus menunjukkan minimalnya peran negara. Ini merupakan buah dari penerapan sistem kapitalisme. Prosedur administrasi telah membelenggu, memupus empati dan rasa peduli meski pasien sedang berjuang antara hidup dan mati
Layanan Sesuai Fitrah
Tata kelola kesehatan yang ada ini tidak layak diterapkan, harus diganti. Rakyat membutuhkan layanan kesehatan yang memperhatikan fitrah kemanusiaan. Layanan itu ada dalam sistem Islam.
Sitem Islam merupakan satu-satunya alternatif untuk menghadirkan layanan standar fitrah yaitu menjaga kehidupan manusia. Islam mewajibkan menjaga keselamatan nyawa setiap individu. Bahkan islam menetapkan salah satu tujuan syariat adalah menjaga nyawa.
Islam, menetapkan negara sebagai raa’in yaitu pengurus rakyat sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. bahwa al-imamu raa’in.Karenanya negara sebagai pelaksana tugas mengurus rakyat akan menetapkan tata kelola kesehatan yang menjamin setiap individu memperoleh layanan kesehatan. Khilafah juga wajib menyediakan sarana dan prasarana layanan dan SDM kesehatan agar layanan kesehatan bisa dijangkau setiap individu rakyat.
Maa la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib ‘sesuatu yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu adalah wajib’. Kaidah syarak di atas merupakan acuan dalam membuat kebijakan pelayanan bagi rakyat, di mana kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok rakyat. Visi riayah ini, ungkapnya, menjadikan Khilafah memastikan hadirnya layanan kesehatan lengkap berkualitas terbaik secara merata di seluruh wilayah Kekhalifahan.
Bukti Empiris
Bukti nyata pemerataan layanan kesehatan pada masa peradaban Islam, yaitu keberadaan rumah sakit keliling di samping rumah sakit permanen di kota-kota. Rumah sakit keliling tersebu dikirim oleh khalifah untuk menjangkau pelosok yang jauh dari kota. Rumah sakit keliling dilengkapi dengan obat-obatan, peralatan, tenda, juga staf dokter, perawat, serta petugas kesehatan.
Salah satu RS keliling yang terkenal, lanjutnya, ditemukan pada masa pemerintahan Sultan Seljuk Muhammad Saljuqi. Rumah sakit keliling tersebut dilengkapi dengan berbagai sarana lengkap sehingga membutuhkan 40 unta untuk mengangkutnya.
Bukti nyata tata kelola ini, benar-benar memberikan jaminan layanan kesehatan gratis, berkualitas dan mudah didapatkan bahkan di wilayah terpencil sekalipun. Sungguh sebuah layanan yang sangat diharapkan oleh setiap individu rakyat, yang sangat mungkin diwujudkan dengan diterapkannya sistem Islam.
