Apakah Ada Mens Rea Nadiem Makarim

Mens Trea Nadim Makarim

BEGITU besar nama Nadiem Makarim. Sejak sebelum menjadi menteri. Bahkan sudah lebih besar dari jabatan terakhirnya itu. Pun secara internasional.

Di dunia, Nadiem lebih dikenal bukan sebagai menteri –tapi sebagai teknopreneur. Yakni teknopreneur yang membumi: mendayagunakan sepeda motor –lambang transportasi kelas bawah di Indonesia.

Pikiran seorang teknopreneur, selama itu, dikenal selalu bermain di level langit. Tapi Nadiem justru memikirkan sepeda motor –pemilik sepeda motor.

Tentu Nadiem dicibir pada awalnya. “Teknopreneur kelas sepeda motor”.

Lebih sepele dari itu: “teknopreneur kelas ojek” –lambang transportasi kelas omprengan.

Anda masih ingat beberapa pemilik sepeda motor pernah terpaksa cari makan dengan cara ngompreng. Mereka mengisi ”lubang” yang kosong.

Ada dua lubang menganga yang mereka lihat. Tidak adanya kendaraan umum di banyak jalur. Orang sudah telanjur terbiasa malas jalan kaki. Apa boleh buat: yang ada sepeda motor. Meski awalnya agak risi –dibonceng laki-laki kelas bawah yang tidak dikenal– lama-lama terbiasa.

Lubang kedua: kian modern orang kian kesusu. Mereka punya mobil tidak ada gunanya. Jalan raya Jakarta macet. Pun waktu menjadi menteri dulu saya sering memanfaatkan ojek. Termasuk kalau kesusu harus rapat di Istana.

Tapi tidak semua tempat ada pangkalan ojek. ”Pangkalan ojek” menjadi istilah yang sama populernya dengan ”terminal bus”. Kadang pangkalan itu jauh dari kebutuhan: harus ada pohon rindang atau emperan kaki lima yang bisa dipakai ”mangkal”.

Maka sering kali saya memasang wajah memelas untuk mencegat pengendara motor yang iba: minta diantar ke tujuan. Misalnya ke kantor kementerian tertentu.

Fleksibilitas sepeda motor tidak ada tandingannya –sampai ada drone untuk angkut manusia kelak. Itu yang dilihat Nadiem: ojek. Lalu ia ciptakan aplikasi yang namanya tidak jauh-jauh dari itu: Go-Jek.

Ojek menjadi Go-jek. Ia masukkan unsur bahasa Inggris ”Go”. Keren. Let’s Go!

Pangkalan ojek pun ia pindahkan. Dari bawah pohon ke handphone Anda. Lalu dor! Meledak. Membumbung. Tinggi. Jadi gaya hidup baru. Jadi penggerak ekonomi. Jadi jembatan pemerataan pendapatan: kelas atas belanja. Kelas bawah mengangkutnya: Go-Food. Lalu Go-Cantik (?). Go-ApaSaja.

Nadiem pun menjadi orang sangat kaya lewat langkahnya itu. Ia jadi simbol anak muda yang super sukses. Ia pun jadi orang di atas langit dari hasil langkahnya yang membumi.

Begitu besar nama Nadiem –di saat masih begitu muda. Ia seperti anak yang lepas tinggi dari busur orang tuanya: Nono Anwar Makarim.

Nono adalah aktivis demokrasi, antikorupsi, pembela keadilan dan kebenaran. Ia salah satu pemimpin KAMI –Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Nono jadi komunikator gerakan. Utamanya lewat Harian Kami –koran mahasiswa yang sangat radikal dalam membela demokrasi, keadilan dan anti-korupsi.

Nono menjadi pemimpin redaksinya.

Pun istri Nono, Tika, juga aktivis antikorupsi. Tergabung di lembaga antikorupsi Mohamad Hatta –menggunakan nama wakil presiden pertama yang dikenal sangat bersih, sederhana, dan pejuang demokrasi. Rasanya, saya pernah dapat penghargaan dari lembaga itu. Atau tidak. Penghargaannya dikirim ke kantor Kementerian BUMN. Atau tidak. Saya sudah lupa.

Setelah tidak jadi pemimpin wartawan, Nono masih bergerak di bidang idealisme: mendirikan LP3ES –bersama beberapa kawan seperjuangannya.

LP3ES adalah lembaga penelitian, pendidikan, dan penerangan ekonomi dan sosial. Bukan lembaga komersial. Juga bukan kendaraan politik. Itu lembaga pressure group –dari jenis yang intelektual.

Kini Nono dan Tika masih hidup. Sudah tua. Rasanya 10 tahun di atas umur saya. Saya adalah anak didiknya di bidang jurnalisme. Di lembaganya itulah saya dididik menjadi wartawan –setelah dua tahun jadi wartawan yang hanya sekolah di lapangan.

Tapi saya tidak kenal Nadiem. Saya hanya merasa aneh: kok mau-maunya jadi menteri. Ia pasti tahu meritokrasi belum bisa ditegaskan di Indonesia –pun di lembaga seperti universitas.

Tapi, kadang orang tidak bisa menolak permintaan. Apalagi kalau yang meminta adalah seorang presiden Republik Indonesia. Terlalu banyak kata-kata manis yang dipakai agar seseorang yang tidak ingin jabatan diminta mau menerima jabatan. Serba ideal: demi bangsa. Demi negara. Negara ini harus maju. Dan seterusnya.

Tentu ”mentereng”-nya jabatan menteri juga jadi faktor penggoda. Kapan lagi jadi menteri. Dari 270 juta orang hanya 32 yang bisa jadi menteri –ketika kabinet belum gemuk.

Saya ingat waktu awal dirayu masuk pemerintahan. Juga begitu. Berkali-kali. Ada yang sampai tengah malam. Bayangan ingin membangun negeri pun pelan-pelan muncul. Lalu bersedia. Juga ada faktor ”ego laki-laki”: kalau sudah sukses di satu bidang ingin menunjukkan bisa sukses di bidang lain. Penyakit laki-laki.

Itu sudah seperti prostat: 50 persen laki-laki di atas 50 tahun memilikinya.

Lalu untung-untungan. Yang nasibnya baik, prostat itu tidak berkembang menjadi kanker. Yang nasibnya tidak beruntung jadilah seperti Nadiem: jadi tersangka. Atau seperti orang senasib dengannya: Tom, Ira, Lino, Karen.

Maka orang tua seperti Nono dan Tika bisa ibarat orang sehat yang divonis dokter: Anda terkena kanker.

Saya dengar Nono dan Tika selalu hadir di pengadilan –saat Nadiem mengajukan praperadilan. Sebagai aktivis antikorupsi –yang namanya begitu harum– saya bisa bayangkan perasaan mereka. Nono-Tika harus melihat anak kebanggaaan jadi tersangka kasus korupsi.

Praperadilan itu ditolak. Kini Nadiem masuk ke proses peradilan. Tahapnya sampai pada pembacaan eksepsi: penyangkalan atas dakwaan jaksa. Setelah ini jaksa menjawab eksepsi Nadiem itu. Adu argumentasi. Lalu hakim akan membuat putusan sela: perkara ini ditolak atau sidang pengadilan diteruskan.

Di samping eksepsi dari pengacaranya, Nadiem sendiri membacakan eksepsi pribadi: 10 halaman. Saya mendapat kiriman copy-nya: dari mantan Pemred TEMPO Bambang Harimurti. Dan juga dari lain-lainnya.

Dari situ baru terjawab apa yang jadi pertanyaan hati saya berbulan-bulan: mengapa Nadiem jadi tersangka korupsi.

Tidak disinggung di situ ada hubungannya dengan politik. Misalnya karena Nadiem adalah orangnya Presiden Jokowi –yang harus dikorbankan dalam persidangan kekuasaan.

Tidak disinggung juga bahwa ia jadi pelanduk di tengah persaingan jabatan: siapa yang bisa menersangkakan orang terkenal akan naik jabatan.

Dua-duanya ternyata tidak. Lalu apa?

Nadiem menjelaskan bahwa ia tidak menerima uang sepeser pun. Ia uraikan secara rinci dari mana dan ke mana uang ratusan miliar yang dituduhkan kepadanya itu.

Nadiem juga tidak merasa ikut memutuskan harus pakai Chromebook. Semuanya atas dasar kajian tim. Juga sudah mendapat pendapat hukum dari instansi penegak hukum. Sudah pula diaudit BPKP.

Anehnya, kata Nadiem, setelah ia jadi tersangka, barulah BPKP diminta menghitung kerugian negara. Hasil audit BPKP menyebut ada kerugian negara miliaran rupiah tadi.

“Berarti saya sudah ditetapkan jadi tersangka sebelum ada bukti kerugian negara,” kata Nadiem.

Mungkin saatnya ada yang berani menggugat BPKP: dari tidak menemukan apa-apa menjadi menemukannya. Atau pejabat BPKP yang dulu tidak menemukan itu harus diapakan.

Yang jelas-jelas disebutkan di eksepsi Nadiem adalah: persaingan bisnis. Yakni tidak dipergunakannya lagi sistem lama.

Sistem lama itu sudah bertahun-tahun dipakai. Sudah pula menjadi kenikmatan. Dengan ambisi mengubah teknologi hilanglah sejumlah kenikmatan lama. Nadiem tetap berpendapat Chromebook lebih baik untuk anak sekolah. Chromebook membuat siswa tidak bisa terpapar pornografi dan judi online.

Faktor lain yang disebut dalam eksepsi Nadeim: sakit hatinya orang-orang di dalam Kementerian Pendidikan yang kehilangan objekan. Ditambah sakitnya perasaan akibat tampilnya anak-anak muda dari luar.

Apalagi mereka itu merombak-rombak. Khas anak muda. Hanya fokus pada pekerjaannya. Tidak tolah-toleh. Tidak membangun komunikasi. Kesannya: mereka sombong-sombong. Mereka memang terbiasa dengan prinsip bahwa ”sombong” itu tidak melanggar hukum –kecuali di Indonesia.

Tentu itu versi Nadiem. Saya mencoba bertanya ke banyak orang. Aktivis yang anti-korupsi. Juga orang yang dekat dengan Kementerian Pendidikan –karena pernah menjabat di sana. Lebih lima orang. Jawab mereka seragam: “Rasanya, kalau Pak Nadiem menerima uang, tidaklah. Selebihnya saya tidak tahu”.

Bersih itu baik, bersih dan membersihkan bisa jadi salah. (DAHLAN ISKAN)

Komentar Thamrin Dahlan YPTD

Cobaan Kekuasaan di Setengah Jalan Kehidupan

Nadiem Makarim menghadapi sebuah cobaan besar di fase setengah perjalanan kehidupannya. Dari seorang pengusaha rintisan yang sukses membesarkan Gojek hingga dipercaya menjadi Menteri Pendidikan, ia menapaki tangga prestasi yang oleh banyak orang disebut sebagai puncak kesuksesan duniawi.

Jabatan, pengaruh, dan zona nyaman telah ia raih. Namun justru di titik itulah ujian terberat sering kali datang—ujian yang tidak selalu berupa kekurangan, melainkan kelimpahan.
Birokrasi kerap dipersepsikan berjalan “baik-baik saja” bagi mereka yang telah mapan.

Namun sejarah membuktikan, kekuasaan adalah ruang penuh jebakan. Ketika seseorang berada di puncak, godaan sering hadir bukan dalam bentuk kebutuhan, melainkan dalam rupa kelengahan. Mungkin di titik inilah nasihat orang tua—Ayah dan Bunda—menjadi suara sunyi yang kadang tak terdengar di tengah hiruk-pikuk kekuasaan.

Kini, nasi memang telah menjadi bubur. Namun secara pribadi, saya memilih tetap berprasangka baik. Dalam istilah hukum dikenal mens rea. Apakah ada niat jahat sebagai unsur penting dalam tindak pidana. Tidak semua peristiwa hukum lahir dari niat memperkaya diri atau kehendak melakukan kecurangan. Ada kalanya seseorang terjebak dalam sistem yang telah lama beroperasi, jauh sebelum ia hadir di dalamnya.

Perlu disadari pula bahwa dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa di kementerian, selalu ada peran rekanan. Bukan rekanan biasa, melainkan kelompok mapan yang telah lama “berpengalaman” dan kerap menjadi langganan di berbagai kementerian dan lembaga. Siapa mereka, bukan lagi rahasia umum. Lebih rumit lagi, sering kali mereka memiliki dukungan kekuatan yang tidak sederhana—jaringan, pengaruh, bahkan kekuasaan.

Karena itu, jalan terbaik adalah mengikuti proses hukum secara terbuka dan jujur. Pengadilan diharapkan mampu membuka perkara ini seterang-terangnya, sehingga kebenaran berdiri di atas fakta, bukan asumsi. Hukum semestinya menjadi alat keadilan, bukan sekadar prosedur yang dingin dan kehilangan nurani.

Istana tentu tidak menutup mata terhadap peristiwa hukum yang menimpa seorang pejabat negara. Preseden sudah ada dalam sejarah, ketika beberapa pejabat yang dikenal lurus dan berintegritas memperoleh perlindungan keadilan melalui kebijakan negara.

Keputusan hukum, pada titik tertentu, memang kerap terasa “di luar nalar” dan kadang tidak sepenuhnya menyentuh rasa keadilan publik—bahkan hati nurani para penegaknya sendiri.
Akhirnya, kita hanya bisa berharap semoga takdir terbaik menyertai Nadiem Makarim.

Apa pun hasilnya kelak, peristiwa ini hendaknya menjadi pelajaran berharga bagi siapa pun yang menerima amanah jabatan menteri—jabatan yang jumlahnya sedikit, tanggung jawabnya besar, dan ujiannya jauh melampaui gemerlap kekuasaan.