Tulisan Bapak Dahlan Iskan
Omon Omon atau Kenyataan
Disway.id Catatan Harian
Minggu, 18 Januari 2026
Apa boleh buat. Zohran Mamdani lagi. Bukan karena mendukungnya tapi Mamdani adalah fenomena dunia.
Memang masih terlalu awal. Baru hari ke 20 menjabat wali kota New York. Justru itu. Harus banyak dicatat. Agar dunia bisa ingat lebih baik: apakah akan berhasil atau tidak.
Yang jelas, setiap hari, Mamdani membuat keputusan penting. Ia perangi pungutan tersembunyi. Dua hari lalu ia kumpulkan para sopir ojek online. Ia buat keputusan drastis: memperkarakan CEO MotoClick –mirip Gojek di Indonesia.
Nama CEO itu: Juan Pablo Salinas Salek. Mamdani menilai Juan Pablo mencuri uang para pengemudi online. Ia akan tutup perusahaan itu.
Misalnya, MotoClick mengenakan denda 10 dolar kepada pengemudi MotoClick ketika pesanan batal. Denda itu langsung dipotong dari uang bagian pengemudi.
Uang tip yang masuk aplikasi juga dipotong oleh perusahaan. Padahal yang tip seharusnya milik pengemudi sepenuhnya.
Manajemen juga mempersulit pengendara kalau mereka minta informasi soal hak-hak yang harus diterima.
MotoClick New York didirikan Juan Pablo tahun 2021. Ada juga di Chicago. Di kota-kota lainnya lagi. Ekspansi ke Amerika itu dilakukan setelah MotoClick sukses di Bolivia, negara asal Juan Pablo.
Praktik merugikan pengemudi juga dilakukan oleh perusahaan aplikasi lainnya. Hanya saja MotoClick yang paling dikeluhkan.
Di seluruh kota New York ada 80.000 orang yang bekerja sebagai pengemudi aplikasi. Mereka mendirikan serikat buruh delivery.
Jumat kemarin Mamdani membuat keputusan drastis: perusahaan aplikasi apa pun harus membayar gaji tetap pengemudi. Minimal 21 dolar untuk satu jam.
Anda hitung sendiri nilainya dalam rupiah. Kalikan Rp 16.500/dolar: Rp 350.000. Itu perjam. Kalau sehari bekerja 8 jam berarti Rp 2,5 juta per hari.
Mamdani tidak mau tahu konsekuensinya terhadap bisnis aplikasi. Aturan baru itu harus mulai berlaku 26 Januari. Minggu depan ini.
Mamdani juga bikin keputusan lain: membentuk dinas baru di Pemkot New York: Dinas Keadilan Ekonomi. Yang ia tunjuk sebagai kepala dinas adalah seorang wanita. Tionghoa. Julie Ann Su.
Nama Su sudah sangat terkenal di Amerika. Dia pernah menjabat wakil menteri tenaga kerja di kabinet Joe Biden. Lalu pernah menjadi pejabat sementara menteri perdagangan.
Zohran Mamdani saat mengumumkan kebijakan barunya, kali ini soal ojek online di New York.–
Su ini unik. Meski pernah jadi menteri dia bersedia diminta Mamdani untuk menjadi kepala dinas di pemerintah kota.
Su tidak melihat jabatan dari segi gengsinya. Juga bukan karena fasilitasnya. Su ingin berjuang untuk keadilan ekonomi di Amerika –setidaknya di New York.
Yang akan dia perangi misalnya: junk fee. Ini istilah baru bagi saya. Selama ini pengusaha apa saja sering memungut biaya di pengetahuan konsumen. Misalnya hotel, restoran, penerbangan, dan menjadi pelanggan apa pun. Bagi konsumen yang teliti pun mereka mati kutu. Sudah mempersoalkannya pun tetap harus membayar. Apalagi banyak yang tidak mau mempersoalkan. Langsung bayar tanpa diteliti.
Demikian juga untuk berlangganan sesuatu. Setelah jadi pelanggan tidak bisa minta berhenti. Setidaknya dipersulit. Termasuk pakai cara membayar cancel fee.
Semua itu di mata Mamdani adalah junk fee. Harus diberantas.
Melihat kiprah Mamdani saya jadi pengin ke New York lagi. Ingin tahu kenyataannya. Mungkin lebih baik enam bulan lagi. Ia melaksanakan semua itu atau hanya omon-omon.(Dahlan Iskan)
Komentar Pilihan Dahlan Iskan Edisi 18 Januari 2026
Komentar Thamrin Dahlan
Zohran Mamdani : Membela Nasib Ojek Online New York
Zohran Mamdani telah menorehkan tiga keputusan penting bagi Kota New York. Pertama, kebijakan terkait apartemen dan hunian layak bagi warga. Kedua, pembenahan sistem pengawasan keuangan. Ketiga, pengelolaan transportasi berbasis aplikasi seperti gojek.
Ketiga kebijakan ini bukan sekadar wacana politik, melainkan telah menjadi dasar hukum yang sah, mengikat, dan wajib dipatuhi oleh warga, pengusaha, serta seluruh pemangku kepentingan.
Tujuan utamanya terang benderang: membenahi sistem pelayanan publik lama yang terbukti tidak memihak rakyat. Ini bukan omon-omon kampanye, bukan pula janji yang digantungkan ke langit. Ini adalah tindakan nyata—kebijakan yang dieksekusi, bukan sekadar diumumkan.
Penempatan pejabat dilakukan secara profesional, berbasis kemampuan dan kompetensi, tanpa diskriminasi suku, agama, ras, maupun golongan.
Mereka yang dipercaya menduduki jabatan publik adalah sosok-sosok berintegritas, setara dengan standar kepemimpinan Wali Kota New York saat ini. Meritokrasi dijalankan bukan sebagai slogan, melainkan sebagai sistem.
Khusus soal transportasi berbasis aplikasi, New York memberi pelajaran penting bagi dunia. Moda ini memang sangat dibutuhkan masyarakat modern, namun tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada pemilik aplikasi. Negara tidak boleh absen hanya karena teknologi bergerak cepat.
Fakta di lapangan menunjukkan para pengemudi belum memperoleh imbalan yang setimpal dengan jerih payah mereka. Di sisi lain, pemilik aplikasi—yang hanya bermodal sistem digital tanpa armada, bengkel, atau infrastruktur fisik—menikmati keuntungan besar nyaris tanpa batas. Ketimpangan ini nyata, dan negara memilih untuk tidak menutup mata.
Inilah contoh pengelolaan transportasi yang berkeadilan. Kebijakan publik di New York tidak berhenti pada janji, tetapi berujung pada eksekusi berbasis problem solving demi kesejahteraan rakyat. Negara hadir bukan untuk memusuhi pasar, melainkan untuk menyeimbangkannya.
Tantangan klasik pun tak terelakkan: kaum sosialis berhadapan langsung dengan kekuatan kapitalis. Pertanyaannya kini tinggal satu—siapa yang akan unggul ketika negara benar-benar hadir membela warganya, bukan kepentingan segelintir elite?
Salamsalaman Literasi,
Thamrin Dahlan
Salam Tiga Pena
- Penasehat
- Penakawan
- Penasaran
