Polisi Bersama Masyarakat

Surat Telegram Kapolri No: STR/2658/X/HUM.10./2026 Tgl 2-10-2026

Gerak cepat Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, pasca serah terima pucuk pimpinan Polri pada Kamis, 1 Oktober 2026 menandai babak baru reformasi Polri. Setelah melakukan mutasi Kapolda dan Pejabat Utama Mabes Polri,

Kapolri menetapkan arah baru melalui Surat Telegram yang ditandatangani Astamaops atas nama Kapolri. Dalam poin CCC telegram tersebut ditegaskan:

Tagline Polri

SALAM POLISI

dan dijawab

POLISI BERSAMA MASYARAKAT.

Tagline ini wajib disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh personel Polri, menggantikan Salam Presisi yang telah menjadi identitas pada periode sebelumnya.

Makna Hakiki Polisi Bersama Masyarakat

Secara hakiki, “Polisi Bersama Masyarakat” bukan sekadar salam, melainkan janji doktrinal kembalinya Polri ke khittah aslinya sebagai civil police. Dari pendekatan filosofis, ini adalah pengakuan bahwa legitimasi polisi bukan dari senjata dan kewenangan, melainkan dari kepercayaan publik. Dari pendekatan sosiologis, polisi tidak ditempatkan di atas masyarakat sebagai penguasa, melainkan berada di dalam dan bersama masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial itu sendiri.

Dari pendekatan yuridis, hal ini selaras dengan UU No 2 Tahun 2002 dan perubahannya terakhir UU No 5 Tahun 2026 yang menempatkan Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari pendekatan etis, ini adalah penolakan terhadap arogansi kekuasaan dan dari pendekatan kultural, ini adalah pembalikan dari polisi yang ditakuti menjadi polisi yang dicintai.

Perubahan Paradigma: Dari Presisi ke Kebersamaan

Jika “Presisi” – Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan – lebih menekankan pada metode kerja internal yang teknokratis dan managerial, maka “Polisi Bersama Masyarakat” menekankan pada relasi dan orientasi. Presisi adalah tentang bagaimana polisi bekerja, sementara Bersama Masyarakat adalah tentang untuk siapa dan bersama siapa polisi bekerja.

Pergeseran ini sangat penting di tengah krisis kepercayaan publik. Tagline baru ini memaksa setiap anggota, dari Bhabinkamtibmas hingga Kapolda, untuk mengukur keberhasilannya bukan dari laporan statistik, tetapi dari seberapa dekat ia dengan warga, seberapa didengar keluhannya, dan seberapa hadir ia dalam suka duka masyarakat.

Perbedaan Rakyat vs Masyarakat dalam Reformasi Kultural Polri

Inilah inti reformasi kulturalnya. Dalam ilmu ketatanegaraan, “Rakyat” adalah konsep politik dan konstitusional yang bersifat vertikal dan abstrak – rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang dihadapkan pada negara. Relasi Polisi-Rakyat cenderung menjadi relasi negara vs warga negara, yang berpotensi melahirkan jarak, formalitas, dan pendekatan kekuasaan. Sementara “Masyarakat” adalah konsep sosiologis yang bersifat horizontal, hidup, organik, dan konkret – ada masyarakat adat, masyarakat kampung, masyarakat pasar, komunitas ojek online, komunitas mahasiswa.

Ketika Polri mengatakan “Polisi Bersama Rakyat”, ia masih menempatkan diri sebagai alat negara yang mengatur rakyatnya. Namun ketika ia mengatakan “Polisi Bersama Masyarakat”, ia meleburkan diri, menjadi tetangga, menjadi bagian dari paguyuban. Ini adalah reformasi kultural dari state-centric policing menuju community-centric policing. Polisi tidak lagi melihat warga sebagai objek yang harus diatur, tetapi sebagai subjek, mitra, dan keluarga yang harus diajak berdialog.

Harapan Implementasi

Oleh karena itu, Surat Telegram ini tidak boleh berhenti sebagai perubahan ucapan seremonial. Tagline “Salam Polisi – Polisi Bersama Masyarakat” harus diterjemahkan dalam perilaku: polisi yang tidak alergi kritik, yang membuka ruang mediasi sebelum represi, yang lebih banyak mendengar daripada memerintah, yang hadir di pos ronda bukan hanya di mobil patroli.

Jika “Salam Presisi” menuntut kecakapan profesional, maka “Polisi Bersama Masyarakat” menuntut kerendahan hati kultural. Inilah ujian sejati bagi kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengembalikan Polri sebagai polisi yang humanis, merakyat, dan benar-benar menjadi milik masyarakat Indonesia.