Kegaduhan cukup santer muncul ketika Program Nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan secara masif. Namun jika dicermati, sorotan terhadap dampak bawaan program ini cenderung lebih banyak tertuju pada pelaksanaan pembagian makanan dalam jumlah besar dengan anggaran yang juga sangat fantastik.
Satu sisi yang nyaris terlupakan—bahkan mungkin kurang mendapat perhatian memadai—adalah bagaimana mengukur dampak dari pemberian makanan yang dirancang kaya zat gizi tersebut. Padahal, penilaian status gizi merupakan hal penting, bahkan suatu keharusan bagi tenaga kesehatan yang peduli terhadap efektivitas program agar pelaksanaannya benar-benar “cost effective” dan tepat sasaran.
Banyak pakar international seperti Gibson dalam bukunya “Nutritional Status” di dunia yang mengemukakan, pada dasarnya penilaian status gizi merupakan upaya menginterpretasikan berbagai informasi yang diperoleh dari individu maupun kelompok masyarakat. Penilaian ini dapat dilakukan melalui metode antropometri, konsumsi makanan, pemeriksaan biokimia, maupun penilaian klinis. Sistem pelaksanaannya dapat berbentuk survei, surveilans, ataupun skrining.
Dalam pelaksanaan MBG, misalnya, surveilans dapat dilakukan untuk mengumpulkan data status gizi kelompok sasaran, kemudian dianalisis guna menentukan intervensi yang diperlukan. Skrining juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik yang berhubungan dengan masalah gizi pada individu atau subkelompok tertentu, lalu dibandingkan dengan cut off point atau batas risiko gizi kurang maupun gizi lebih.
Namun, apa pun bentuk pengukuran dan penilaian yang dilakukan, semuanya tidak dapat dilepaskan dari aspek validitas, presisi, dan akurasi. Di sinilah Ahli Gizi menemukan peran sejatinya, yang tidak semata-mata dikerdilkan menjadi “juru masak” atau sekadar “pengawas penyelenggaraan makanan di dapur”.
Seorang Ahli Gizi memahami pentingnya validitas, yaitu tingkat ketepatan suatu alat, metode, atau instrumen dalam mengukur apa yang memang seharusnya diukur. Validitas membantu memastikan bahwa hasil pengukuran dapat dipercaya, menghindari kesimpulan yang keliru, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
Selain itu, seorang Ahli Gizi juga harus memahami presisi, yakni tingkat konsistensi atau keseragaman hasil pengukuran bila dilakukan berulang kali. Hasil yang presisi menunjukkan variasi yang kecil dan stabil ketika diulang. Meski demikian, presisi saja belum tentu menunjukkan kebenaran hasil, sebab pengukuran yang konsisten masih mungkin meleset dari keadaan sebenarnya. Karena itu, aspek akurasi menjadi sangat penting. Akurasi menunjukkan tingkat kedekatan hasil pengukuran terhadap nilai yang sesungguhnya. Dengan kata lain, akurasi menjawab pertanyaan: “Seberapa dekat hasil pengukuran dengan kenyataan yang sebenarnya?”
Apabila aspek pengukuran dan penilaian dampak program ini mendapat porsi yang memadai dari anggaran besar yang telah dialokasikan, maka program yang secara konseptual diakui dan diterapkan di berbagai negara ini berpeluang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan status gizi masyarakat. Bahkan bukan tidak mungkin, MBG akan memperoleh dukungan publik yang lebih luas karena keberhasilannya dapat dibuktikan secara ilmiah, bukan sekadar dipersepsikan.
Semoga.
(Abraham Raubun. B.Sc, S.Ikom)
