Beredar secara viral di medsos, khususnya WhatsApp, berita tentang ratusan daftar penceramah radikal. Pengamat hukum dan aktivis gerakan Islam Ahmad Khozinudin, S.H merespons, agar umat berhati- hati terhadap upaya pecah belah persatuan umat.
“Tentu saya mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi terhadap daftar penceramah radikal. Saya kira, ini merupakan upaya pecah belah. Sehingga berdampak umat Islam menjadi saling curiga antara satu dengan lainnya dan saling menjauhi,” jelasnya pada forum Perspektif yang mengusung tema “Radikalisme dan Khilafah” di kanal YouTube Pusat Kajian Analisis dan Data (PKAD), Ahad (06/03/2022).
Menurutnya, tuduhan terhadap penceramah agama dengan sebutan radikal ini sangat tendensius dan tak proporsional. Saat kebobrokan terjadi di mana-mana, problem umat yang tak kunjung selesai akibat salah urus
yang mana telah menyadarkan umat akan hadirnya sistem alternatif yang lurus dan benar. Penyeru perubahan ini lantas dikenai tuduhan radikal.
Seluruh Umat Islam Bersaudara
Falam perspektif Islam, kaum muslimin itu bersaudara. Rasulullah saw. mengibaratkan bahwa umat Islam adalah satu tubuh. Mereka diperintahkan untuk saling tolobg menolong, saling menjaga ukhuwah Islamiah, saling bersatu dan dilarang saling menuduh dan mencurigai.
Selain itu sebagai bangsa yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, kita tak boleh menuduh atau memberikan stigma kepada anak-anak bangsa dengan tuduhan-tuduhan keji.
Karena sejatinya mereka merupakan saudara kita, bukan musuh.
Tudahan yang tak tepat ini tak bisa menyembunyikan motif jahat kepada penyeru kebaikan. Mereka membungkam seruan kembali kepada jalan yang benar dengan memberikan stigma negatip kepada nama-nama penceramah yang ada dalam edaran tersebut. Akibatnya timbul rasa ketidakpercayaan di antara sesama saudara muslim, mereka pun saling mencurigai. Tentu hal ini bikin prihatin.
Tebang Pilih, Tak Proporsional
Pengamat politik ini juga mengkritik apa yang disampaikan BNPT terkait ciri-ciri seorang radikal yang harus dihindari. Disebutkan bahwa ciri radikal adalah yang dianggap membawa ajaran Anti-Pancasila dan membawa ideologi Khilafah transnasional. Pertanyaan selanjutnya, Apakah selama ini BNPT memberikan perhatian kepada ajaran sekuler yang jelas telah merugikan rakyat?.
Tindakan tak proporsional ini menunjukkan adanya aksi tebang pilih atas klaim radikal tersebut. Selama ini, ajaran sekularisme yang lahir dari ideologi kapitalisme telah menyebar bahkan mewarnai kurikulum pendidikan. Buah dari pandangan kapitalisme telah memberikan peluang yang lebat kepada pihak asing untuk penguasaan kekayaan alam. Namun, tak pernah ajaran tersebut dikatakan radikal walaupun upaya penguasaan kekayaan alam ini jelas bertentangan dengan Pancasila.
Seharusnya mereka yang melempar tuduhan penceramah radikal ini seharusnya berteriak terkait penguasaan asing dan aseng terhadap kekayaan alam di negeri ini. Karena dalam UU jelas dinyatakan kekayaan alam bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Kenapa mereka bungkam terhadap realitas ini?
Pula, tidak adanya juga klaim radikal terhadap ide-ide disintegrasi yang dibawa oleh OPM di mana ide itu pun tidak sejalan dengan Pancasila. Tuduhan tak seimbang ini seolah mengonfirmasi opini publik selama ini bahwa Pancasila seolah hanya dijadikan alat untuk menyerang umat Islam.
Di sisi lain, pandangan Khilafah yang dianggap transnasional, merupakan ajaran Islam yang memang bersifat universal, sebagaimana ideologi kapitalisme sekuler yang juga bersifat transnasional. Realitasnya, kapitalisme dan demokrasi merupakan produk Barat, bukan produk dalam negeri. Herannya, demokrasi yang juga bersifat transnasional ini justru tidak pernah dianggap bertentangan dengan pancasila.
