Sore itu, di beranda rumah kayu sederhana, Pak Kades yang sudah berusia lebih dari 60 tahun duduk bersama beberapa tetua desa dan pemuda setempat. Di atas meja tergeletak koran bekas dan ponsel yang memutar berita tentang aksi mahasiswa di kota besar. Suasana sejuk, tapi pembicaraan terasa berat dan penuh kenangan.
“Sudah dengar kabarnya?” tanya Pak Kades pelan sambil menyesap kopi hitamnya. “Mereka memberi batas waktu 18 hari, kalau rupiah tak kunjung kuat, akan digelar Reformasi Jilid II.”
Sejenak sunyi. Lalu Bu Lurah menggeleng perlahan, matanya menerawang ke masa lalu. “Reformasi dulu… tahun 1998. Kami merasakan sendiri pahit-getirnya.Kerusuhan, penjarahan dimana-mana,semua hangus terbakar termasuk pertokoan dengan segala isinya. Jalanan macet, barang langka, harga melonjak tak terkendali. Anak-anak kami susah makan, sawah terlantar karena kami takut bepergian. Perubahan memang dibutuhkan, tapi harganya sangat mahal untuk kami yang hidup dari keringat tanah ini.”
Seorang pemuda desa yang baru pulang mengunjungi kota menyela, “Tapi Pak, Bu… masalahnya sekarang juga nyata. Uang belanja makin menipis, bensin makin mahal. Apa salahnya mereka berteriak?”
Pak Kades menatapnya lembut, lalu menjawab, “Tidak salah memperjuangkan nasib. Bedanya, kami yang hidup di masa itu tahu: perubahan besar yang datang tanpa perencanaan, hanya mengandalkan emosi dan teriakan, sering kali justru yang paling menderita adalah rakyat kecil seperti kita. Anak-anak mahasiswa itu sekarang belum lahir atau masih sangat kecil saat itu. Mereka hanya mendengar cerita ‘Reformasi membawa kebebasan’, tapi belum merasakan bagaimana rasanya hidup dalam ketidakpastian, saat hukum tak berjalan dan keamanan tak terjamin.”
Salah satu tetua bernama Pak Joko menimpali dengan nada lebih tegas, matanya menatap lurus seolah berbicara pada mereka yang ada di kampus jauh di sana. “Yang membuat kami bertanya-tanya ini: di balik semua teriakan itu, kemana arahnya? Mengapa tuntutan soal ekonomi langsung melompat ke ganti sistem dan reformasi besar-besaran? Rasanya seperti ada yang mengarahkan agar fokusnya bergeser.”
Lalu ia melanjutkan, suara makin tegas namun penuh makna: “Kami tahu, di kampus ada para dosen yang dulu juga aktivis. Kami menghargai semangat mereka. Tapi sekarang kami ingin bertanya: Jika tugas mendidik itu dijalankan dengan benar, mengapa anak-anak didiknya hanya pandai membuat ultimatum dan mengumbar janji perubahan, tapi lemah dalam menghitung kondisi ekonomi, lemah menyusun solusi nyata, dan tak mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat secara logis? Rasanya seperti hanya pandai mengompori semangat, tapi lupa menanamkan literasi yang kuat, pemikiran yang mendalam, dan cara menyampaikan aspirasi yang tak membebani sesama rakyat.”
Pak Kades menutup percakapan itu dengan tenang, “Suara mahasiswa itu penting. Tapi biarlah suara itu menjadi terang yang menunjukkan jalan, bukan bara api yang justru membakar kesejahteraan yang susah payah kita bangun. Mendidik itu bukan sekadar mengajarkan untuk berani menuntut, tapi lebih penting mengajarkan bagaimana menuntut dengan akal, data, dan solusi yang bisa dipertanggungjawabkan.”
Pak Kades dan Ultimatum Demo Mahasiswa 18 Hari
