Di ruang-ruang diskusi para ekonom, Prabowonomics mungkin hanya dipandang sebagai sekumpulan kebijakan: soal hilirisasi, ketahanan pangan, efisiensi anggaran, hingga upaya menurunkan angka ICOR. Ada yang memuji, ada yang mengkritik, tak jarang ada yang menyebutnya “tidak terlalu istimewa” karena dianggap memutar kembali haluan ekonomi ke arah yang sudah-sudah.
Namun, panggung berubah total ketika suara itu datang dari para ulama dan tokoh Nahdiyin yang tergabung dalam Ijtima Ulama PKB pada peringatan Harlah ke-28 PKB, Kamis (23/7) malam di Jakarta. Di hadapan Presiden Prabowo, para ulama menyatakan dukungan tegas terhadap arah ekonomi yang diusung pemerintah . Saat yang berbicara adalah mereka yang menjadi rujukan moral jutaan rakyat kecil, makna “Prabowonomics” pun berubah: dari sekadar istilah teknokratis menjadi sebuah gerakan keberpihakan.
Bukan Sekadar Angka, Tapi Amanat Konstitusi
Para ulama dan kiai merumuskan dukungan itu bukan tanpa alasan. Dalam pernyataan sikapnya, Ijtima Ulama menegaskan bahwa langkah ekonomi Prabowo sejalan dengan nilai Ahlussunnah wal Jamaah, Pancasila, dan secara khusus amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945—bahwa ekonomi disusun untuk kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat, bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan semata.
Bagi para ulama, ukuran keberhasilan sebuah mazhab ekonomi sederhana: apakah ia mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang nyata bagi mereka yang paling lemah? Jawaban itulah yang mereka temukan dalam arah kebijakan yang kini digulirkan: memperkuat kedaulatan pangan, membangun kemandirian energi, hingga menambal kebocoran kekayaan negara agar berputar di akar rumput lewat koperasi dan program pro-rakyat.
Penghakiman Terakhir Ada di Rakyat
Ada kebenaran mendasar yang sering luput dari perdebatan di menara gading: rakyat kecil adalah objek sekaligus penilai paling jujur dari setiap kebijakan ekonomi.
Para ekonom boleh berdebat panjang lebar soal efisiensi pasar atau teori makro. Namun bagi petani, nelayan, pedagang kecil, dan kaum marjinal, kebijakan itu dinilai lewat apa yang mereka rasakan sehari-hari: apakah harga kebutuhan lebih terjangkau? Apakah usaha mereka lebih terlindungi? Apakah hasil keringat mereka lebih adil?
Ketika ulama dan partai berbasis kekuatan rakyat seperti PKB berdiri mendukung, pesan yang sampai ke masyarakat menjadi begitu kuat: arah ini benar, karena ia memelihara kemaslahatan umum. Legitimasi yang lahir dari kepercayaan rakyat dan bimbingan para ulama inilah yang membuat “Prabowonomics” menemukan kekuatan jiwanya—sesuatu yang tak bisa diukur semata lewat grafik dan statistik.
Langkah Penuh Keberpihakan
Dukungan Ijtima Ulama menjadi penegas: ekonomi bukan sekadar urusan modal dan laba, melainkan urusan keberpihakan dan tanggung jawab moral. Di bawah payung dukungan ini, kebijakan ekonomi Prabowo kini memiliki napas yang lebih panjang dan landasan yang lebih kokoh.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat: bukan seberapa canggih teorinya, melainkan seberapa besar ia mampu mengangkat derajat hidup rakyatnya. Dan malam itu, di hadapan para ulama dan jutaan rakyat yang mendengarnya, Prabowonomics telah lulus ujian terpentingnya: mendapatkan restu dari nurani bangsa ini.
PRABOWONOMICS: SAAT SUARA ULAMA & RAKYAT MENJADI PENENTU KEBIJAKAN EKONOMI
