Yurizal Tri Chaerawan telah meninggal. Pasien BPJS yang malang ini tetiba menjadi viral usai mengalami perundungan di medsos. Komentar minim empati dari tenaga medis dan kesehatan menunjukkan potret buram para SDM kesehatan (SDMK) Mereka yang digaji dengan tugas memberikan layanan kepada orang yang sedang sakit justru tidak menunjukkan sikap empati.
Kasus ini tidak boleh dipandang sebagai krisis empati personel semata. Perlu melihat lebih dalam tentang realitas layanan kesehatan hari ini. Penuhnya ruang HCU yang membuat pasien harus menunggu lama menunjukkan potret buram tata kelola kesehatan.
Perilaku Nirempati, Buah Sistem Sekuler
Perilaku mencerminkan kepribadian seseorang. Perilaku merupakan buah dari serangkaian pemahaman yang didapatkan di dalam kehidupan. Hal itu dipengaruhi pendidikan maupun pengalaman yang dialaminya.
Komentar buruk para SDMK merupakan potret kepribadian yang dihasilkan oleh sistem hari ini. Sistem pendidikan hari ini dibangun di atas dasar sekulerisme kapitalisme yang tertanam sejak pendidikan dasar hingga pendidikan dokter.
Dalam sistem kapitalisme agama diberi jarak jauh dari kehidupan. Sebaiknya sostem ini menjadikan keuntungan materi sebagai orientasi. Akibatnya, kepribadian yang terbentuk dikendalikan oleh syahwat dan akalnya semata. Ketika hawa nafsu dan akal sebagai penentu, maka kriteria baik buruk atau terpuji dan tercela tidak berdasarkan aturan Allah dan Rasul-Nya.
Terkait dengan komentar nirempati, mereka abai atas kewajiban berkata baik dan terpuji, abai pentingnya empati dalam komunikasi antara SDMK dan pasien.
Hilangnya empati, seperti menghina di medsos, sungguh mencederai nilai kemanusiaan dan etika profesi kedokteran. Mereka abai akan adanya tanggung jawab di akhirat atas setiap perbuatan yang dilakukan.
Pengalaman dalam kehidupan yang diatur oleh sistem sekuler berkontribusi atas terbentuknya kepribadian seseorang. Individualisme, kebebasan berekspresi, dan hak asasi manusia yang menjadi karakter yang menambah kuat munculnya sikap nirempati.
Tata kelola kapitalistik pada sistem kesehatan membawa akibat buruk terhadap para SDM. Terdapat sejumlah masalah seperti beban kerja yang lebih, ketimpangan distribusi SDM, kurangnya dokter spesialis, rumitnya sistem rujukan memicu sikap nirempati. Meskipun mereka terikat dengan sumpah profesi dan kode etik dalam menjalankan profesinya.
Buruknya Tata Kelola dan Latanan Kesehatan Kapitalistik
Kasus nyesek yqng menimpa Yurizal menunjukkan buruknya layanan kesehatan hari ini. Masa tunggu yang lama untuk dapat ruangan yang sangat dibutuhkan pasien , membuktikan betapa sulitnya mengakses layanan kesehatan.
Sulitnya rakyat mengakses layanan kesehatan terjadi di berbagai wilayah di negeri ini.. Kasus meninggalnya Irene Sokoy dan bayinya di Jayapura pada November 2025 yang lalu menegaskan buruknya layanan kesehatan di negeri ini.
Layanan kesehatan saat ini memang masih bikin prihatin. Jumlah fasilitas kesehatan belum mencukupi sementara rasio dokter yang ada dengan jumlah penduduk masih jauh dari ideal. Dari sekitar 10 ribu puskesmas di seluruh Tanah Air terdapat sekitar 450 (5%) puskesmas yang tanpa dokter.
Indonesia yang katanya tanahnya kaya raya ini masih memerlukan tambahan dokter umum sekitar 92 ribu, dokter gigi sekitar 129 ribu, dan dokter spesialis sekitar 51 ribu.
Sementara itu, RS di Indonesia berjumlah 3.269 RS, dengan rincian 1.221 RS milik pemerintah dan 2,048 RS swasta. Mirisnya, hanya 275 rumah sakit yang memiliki sarana prasarana di atas 80 persen. Sedangkan 946 rumah sakit minim sarpras.
Sayang sekali, kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar rakyat ini pelayanannya masih jauh dari harapan. Dalam sistem kapitalisme, kesehatan dianggap komoditas, sementara peran negara sebatas sebagai regulator. Negara seakan berlepas tangan dengan menyerahkan pembiayaan melalui lembaga operator, yaitu BPJS. Nah, sebagai lembaga profit, rakyat wajib membayar premi dari asuransi BPJS ini untuk bila ingin sehat.
Dengan prinsip efisiensi ekonomi, negara membatasi anggaran untuk layanan kesehatan. Adanya kesenjangan memberi ruang kepada swasta untuk mengambil peran sebagai penyedia layanan kesehatan. Semakin kuatlah aroma kesehatan sebagai komoditas.
Tahun 2026, anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp244 triliun. Dengan merujuk pada estimasi besaran produk domestik bruto pada 2026 yang mencapai Rp 24.500 triliun, berarti anggaran kesehatan hanya sekitar 1 persen. Alangkah minimnya
Selain itu, tata kelola kapitalistik dengan model desentralisasi mengakibatkan adanya fragmentasi layanan kesehatan. Ketidakjelasan pihak penanggung jawab ketersediaan sarana kesehatan akan berdampak terhadap kesenjangan sarana kesehatan di daerah sebagaimana yang terjadi hari ini. Dengan demikian penyebab buruknya layanan kesehatan hari ini adalah penerapan tata kelola kapitalistik. Masih harus bertahankan kita dari sistem buruk Kapitalisme sekuler? Saatnya kita move on menuju sistem yang membawa pada keadilan dan kesejahteraan.
