Rakyat Amerika sudah muak terhadap presidennya. Mereka turun ke jalan di seluruh AS dalam aksi nasional ketiga “No Kings” untuk pemerintahan Trump. Unjuk rasa oleh jutaan orqng itu dilaksanakan di 50 negara bagian AS serta 16 negara lain.
Protes “No Kings” sebelumnya terjadi pada Oktober 2025 diikuti 7 juta pengunjuk rasa di seluruh AS. Demi tersebut dilangsungkan di tengah anjloknya tingkat kepuasan publik terhadap Trump.
Isu yang disorot pada unjuk rasa kali ini antara lain konflik dengan Iran yang menewaskan 13 tentara AS, kenaikan harga barang dan minyak, tarif impor. Demo ini merupakan akumulasi kegerahan rakyat terhadap Presidennya yang otoriter Demo juga merupakan kritik atas dukungan pemerintah AS atas aksi genosida yang dilakukan oleh Yahudi di Palestina.
Kapitalisme Nyata Rapuh
Masyarakat di negara kampium kapitalisme ini jelas tidak puas. Hal itu petanda kehancuran sang adidaya yang ambisius. Langkah gila perang ini telah berdampak pada penambahan utang AS. Keputusan perang tak lepas dari bisnis persenjataan. Trump menjadikan penjualan senjata sebagai pilar utama kebijakan luar negerinya. Ia mengajukan anggaran pertahanan sebesar $1,5, triliun, naik 50% dari tahun sebelumnya. Walhasil, utang AS membengkak.
Utang nasional Amerika Serikat (AS) resmi menembus US$39 triliun (Rp661.440 triliun) pada Maret 2026. Perang AS-Iran menjadi beban pada prioritas anggaran dari pemotongan pajak. Sontak hal ini memantik amarah rakyat AS hingga kompak turun ke jalan. Kini tingkat kepuasan publik Trump merosot ke level terendah.
Sinyal Keruntuhan Kapitalisme Global
Kekuasaan yang dijalankan secara liar dan abai terhadap moral merupakan profil pemerintahan liberal ala kapitalisme. Kekecewaan massa yang membucah di negara pusat kapitalisme ini seharusnya menyadarkan masyarakat di seluruh dunia, untuk berhenti berharap pada demokrasi kapitalisme.
Perlu dipahami bahwa tabiat dasar kapitalisme demokrasi adalah menjajah. Tabiat ini tegak atas sejumlah prinsip kebebasan dan sistem liberal, siapapun pemimpinnya. Saat kebebasan menjadi prinsip, kebenaran pun menjadi relatif. Lihat, Trump yang menjalankan kekuasaan dengan brutal dan menyatakan bahwa hukum internasional berada di bawah kendalinya. Dengan kediktatoran itu lalu di mana letak kedaulatan rakyat itu? Prinsip kedaulatan di tangan rakyat yang diagungkan demokrasi itu, nyata terhenti sebatas ilusi.
Jutaan masyarakat AS yang turun ke jalan adalah ekspresi suara rakyat. Namun, suara itu dianggap angin lalu oleh penguasa. Gerahnya masyarakat AS adalah sinyal bahwa sistem kapitalisme demokrasi ini tidak hanya konsep utopis, tetapi juga sumber rusaknya kehidupan masyarakat global.
Sistem politik dan kepemimpinan kapitalisme ini juga diperparah dengan sistem ekonomi yang dianut nyaris oleh seluruh negara di dunia. Mirisnya, sebagai keputusan-keputusan politik yang diambil Trump ini berdampak pada ekonomi global. Sejumlah ekonom dan politisi dunia sudah sering membuat prediksi akan ancaman hancurnya ekonomi AS akibat dari sektor non riil yaitu keuangan yang tak lepas dari spekulasi.
Sektor nonriil merupakan perluasan fungsi uang sebagai alat tukar menjadi komoditas . Sektor ini dikembangkan oleh negara-negara kapitalis melakukan investasi melalui pasar moda. Hal ini sering menjadi sumber masalah pada beberapa siklus krisis,
saat nilai ekonomi di lantai bursa saham melebihi nilai transaksi barang dan jasa di sektor riil.
Sistem ekonomi yang ditopang transaksi ribawi dan mendasarkan alat tukar pada uang kertas tanpa jaminan logam berharga turut menjadi pemicu krisis ekonomi yang berlangsung secara periodik, dari skala negara hingga mengglobal.
AS berhasrat untuk berkuasa dan mengontrol dunia terjadi pada segala aspek. Namun, alih-alih menghasilkan kesejahteraan, kapitalisme global justru menghasilkan banyak kesengsaraan. Demi meraih kepentingan politik dan memenuhi ambisi berkuasa, masyarakat global dikorbankan dan menjadi objek tipu daya negara adidaya. Lalu alasan apa yang membuat kaum muslim dan para pemimpinnya masih berpegang pada sistem rusak ini?
Politik Islam, Harapan Baru
Di tengah superioritas kapitalisme, kampanye terus dihembuskan Barat di berbagai isu politik yang mendiskreditkan Islam. Namun harus dipahami bahwa Islam sebagai sebuah sistem memiliki seperangkat konsep politik, termasuk mengatur sistem pemerintahan.
Islam mengenal politik dengan istilah “siyasah” yang bermakna “mengurus”.
Politik Islam hakikatnya adalah pengurusan urusan rakyat berdasarkan prinsip syariat. Akidah merupakan asas dari undang-undang dan segala hal yang menyertai jalannya sistem pemerintahan.
Politik Islam terwujud dalam aktifitas yang menjamin kemaslahatan semua umat manusia, di dalam negeri dan luar negeri. Politik dalam negeri dijalankan dalam rangka menjamin kemaslahatan rakyat melalui penerapan sistem ekonomi, pendidikan, pergaulan, politik, dll, sesuai syariat. Dalam menjalankan sistem ekonomi Islam, negara bertanggung jawab penuh untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap individu.
Penerapan mata uang berbasis emas, misalnya, memiliki nilai intrinsik sehingga terhindar dari inflasi manipulasi nilai tukar yang kerap terjadi dalam sistem uang kertas saat ini. Dengan sistem ini, kestabilan harga dan daya beli dapat lebih terjamin.
Adapun dalam menjalankan sistem politik luar negeri, bertujuan membebaskan manusia melalui dakwah dan jihad. Ini sebagai bentuk upaya negara untuk mewujudkan rahmat Islam bagi seluruh alam melalui penerapan syariat Islam yang agung.
Jihad yang dilakukan Khilafah adalah pembebasan manusia dari penjajahan hukum jahiliah menuju hukum Allah yang Maha Adil. Allah ta’ala berfirman, “Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al-Maidah [5]: 50).
Jihad yang dilaksanakan negara disertai dakwah. Strategi ini berfungsi memberi pemahaman secara luas mengenai syariat Islam yang agung. Negara tidak memaksa siapa pun untuk masuk ke dalam Islam, tetapi mengemban dakwah ke seluruh dunia merupakan kewajiban negara. Dengan dakwah dan jihad syariat Islam disebarluaskan, dipahami, dan diterapkan secara praktis dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Saat Islam sistemik ini diterapkan dalam kehidupan, niscaya terwujud Islam yang rahmatan lil ‘alamin.
Perlu Perjuqngan
Tentu semua itu perlu perjuangan. Meski upaya penegakan syariat Islam ini kadang dicap utopis, namun fakta kegoncangan kapitalisme global justru meneguhkan ilusi dari negara demokrasi. Sedangkan, janji akan kembalinya kekuasaan Islam setelah runtuhnya kapitalisme adalah sebuah keniscayaan.
Maha Benar Allah dengan firman-Nya, “Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa; Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Dia ridai; dan Dia sungguh akan mengubah (keadaan) mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Barang siapa yang kufur setelah (janji) tersebut, mereka itulah orang-orang fasik.” (QS An-Nuur [24]: 55). Wallahualam bissawab.
