Di era media sosial saat ini, batas antara menyampaikan aspirasi dan meluapkan amarah terasa makin tipis. Layar ponsel sering kali menjadi panggung utama tempat kritik, prasangka, hingga narasi provokatif saling berbenturan. Masyarakat mudah terombang-ambing oleh arus informasi yang melintas cepat di lini masa. Padahal, apa yang dicerna jemari dan mata sehari-hari akan sangat menentukan pola pikir dan cara berbuat seseorang.
Secara hukum ketatanegaraan, kebebasan menyatakan pendapat dan menggelar aksi demonstrasi adalah hak setiap warga negara yang sah dan dilindungi oleh undang-undang. Namun, kebebasan ini bukanlah cek kosong tanpa etika. Dalam perspektif Islam, menyampaikan nasihat atau koreksi kepada penguasa dipandang sebagai amalan mulia, tetapi dengan metode yang memiliki bobot moral tinggi: disampaikan secara bijak dan mengutamakan pendekatan langsung kepada pihak yang berwenang.
Keteladanan ini terekam jelas dalam kisah Nabi Musa AS ketika diperintahkan mendatangi Firaun seorang penguasa yang sangat melampaui batas. Bahkan untuk menghadapi figur sekelas Firaun sekalipun, perintah yang diberikan bukanlah dengan cacian massal di ruang publik, melainkan nasihat yang disampaikan secara santun, berwibawa, dan langsung pada intinya. Jika terhadap penguasa paling zalim dalam sejarah saja etika kesantunan tetap dijaga, tentu cara mengkritik pemerintah saat ini menuntut kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang sama.
Langkah terbaik dan paling menenangkan bagi masyarakat sebenarnya adalah mendoakan kebaikan bagi para pemimpin agar diberi petunjuk dalam menjalankan amanah. Menghindari kebiasaan mencaci-maki di media sosial tidak hanya menjaga situasi publik tetap kondusif, tetapi juga melapangkan dada dan menghadirkan kedamaian pikiran.
Sayangnya, riuh rendah media sosial sering kali menimbulkan dampak merugikan yang berimbas langsung ke kehidupan nyata. Salah satu contohnya adalah stigma negatif yang kerap ditujukan kepada warga yang mendukung program-program pemerintah. Ketika ada event penguatan UMKM yang diinisiasi oleh figur publik seperti Raffi Ahmad bersama pemerintah, narasi di media sosial kerap memvonis kegiatan tersebut secara sepihak dan melabelinya sebagai bentukan “buzzer”.
Akibat narasi boikot atau stigma buruk yang terlanjur membakar persepsi publik, banyak warga enggan hadir atau berpartisipasi dalam event-event UMKM tersebut. Padahal, pelaku usaha kecil dan pedagang lokal bergantung penuh pada perputaran roda ekonomi di acara-acara semacam itu. Ketika acara sepi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil itu sendiri. Roda perekonomian lokal menjadi tersendat, sementara kelompok yang gemar menjelek-jelekkan di media sosial tetap melanjutkan hobinya karena kritikan tanpa solusi sudah menjadi kebiasaan.
Kritik yang membangun adalah pilar penting dalam demokrasi. Namun, ketika kritik kehilangan etika dan berubah menjadi bias kebencian yang merusak kehidupan ekonomi sesama warga, saat itulah publik perlu berhenti sejenak dan berpikir ulang. Menyaring informasi, menjaga lisan di media sosial, serta mendukung langkah-langkah nyata untuk kesejahteraan bersama adalah jalan terbaik agar energi bangsa ini tidak habis dalam kegaduhan yang sia-sia.
