Sesak napas kita mendengar kasus karhutla yang belum juga kelar diselesaikan. Ironisnya, rakyat belum selesai menghadapi bencana, tapi masih harus menanggung pengkhianatan para pejabat. Dana yang sangat diharapkan rakyat, ternyata diembat pejabat.
Pada 13 Oktober 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ditetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP). Dana yang semestinya digunakan untuk kebutuhan darurat bencana itu diduga diselewengkan sejak 2022.
KPK menyoroti dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung. Nilai pengadaan dari penyedia yang diduga terafiliasi dengan salah satu tersangka mencapai sekitar Rp148 miliar selama periode 2024-2026.
Ironis. Pascagempa Flores pada Agustus 2026, kondisi warga masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Sejumlah pengungsi menerima bantuan pangan dalam jumlah terbatas, sedangkan warga di beberapa lokasi masih membutuhkan terpal dan tempat berlindung yang layak. Di saat rakyat tidur beralaskan tanah, dana untuk mereka justru menguap di meja pejabat.
Krisis Integritas di Tengah Kesulitan
Korupsi dana bencana merupakan pengkhianatan terhadap rakyat yang sangat membutuhkan bantuan. Ini bukan kejahatan biasa. Dana itu disalahgunakan oleh pihak yang semestinya menjalankan amanah.
Sungguh, ini krisis integritas di kalangan pejabat. Kewenangan yang diberikan untuk mengurus kepentingan masyarakat justru digunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok.
Yang dikorupsi bukan uang lebih. Yang dikorupsi adalah nasi pengungsi, terpal pengungsi, obat untuk anak yang demam, dan atap untuk ibu yang kedinginan. Kalau hati masih hidup, tangan tidak akan tega mengambilnya.
Korupsi, Borok Sistemis Kapitalisme
Korupsi yang terus terjadi berkait erat dengan sistem yang mengatur relasi penguasa dan pengelolaan kepentingan publik. Praktik politik dan pemerintahan dalam sistem kapitalisme selalu berkelindan dengan kepentingan ekonomi. Hal itu membuka peluang yang lebar pada konflik kepentingan.
Celah tersebut nampak dalam jual beli jabatan, politik balas budi, serta penyalahgunaan kewenangan. Jabatan dapat dijadikan alat untuk membalas dukungan politik. Akibatnya, kebijakan dan fasilitas negara dimanfaatkan untuk memperkuat pengaruh kelompok tertentu.
Lemahnya kontrol terhadap pejabat akan menguatkan risiko penyimpangan. Pengawasan yang hanya bersifat formalitas administratif dan pertanggungjawaban yang tidak dijalankan secara konsisten membuat penyalahgunaan wewenang sulit dicegah. Pergantian pejabat pun belum tentu menyelesaikan persoalan selama mekanisme pengelolaan kekuasaan tidak ikut dibenahi.
Tak heran bila muncul satire pedas: malaikat pun bisa menjadi iblis jika masuk ke pemerintahan. Ungkapan tersebut menyuarakan kekecewaan terhadap sistem yang begitu rusak hingga orang baik pun bisa terseret pada arus penyimpangan.
Dalam kritik ini, korupsi merupakan borok sistemis yang dapat terus berulang, bukan sekadar anomali. Kasus pengadaan dalam keadaan darurat memperlihatkan hal itu. Ketika aturan darurat dipakai untuk mempercepat bantuan, justru di situlah celah paling besar dibuka.
Sanksi yang Tidak Menjerakan
Tren Vonis Korupsi 2024 dari ICW mencatat, dari total kerugian keuangan negara sebesar Rp330,9 triliun dalam perkara yang dianalisis, pemulihan melalui denda dan uang pengganti hanya mencapai sekitar 4,84 persen. Angka yang sangat kecil.
ICW juga mencatat minimnya pemberian pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu kepada terdakwa korupsi. Data ini menunjukkan bahwa persoalan penegakan hukum bukan hanya menyangkut sanksi penjara, tetapi juga pemulihan sumber daya publik.
Penangkapan dan pemberian hukuman yang tidak dijalankan secara konsisten akan menjadi celah maraknya penyalahgunaan kewenangan. Aktivitas penegakan hukum berisiko berhenti pada formalitas tanpa solusi yang membuat jera.
Persoalan efek jera terlihat dalam pelaksanaan hukuman. Kasus Gayus Tambunan merupakan contoh yang sulit dilupakan. Ia menghadapi hukuman kumulatif 30 tahun penjara, namun terbukti menyuap petugas sehingga dapat keluar dari rutan berulang kali.
Fenomena lain terungkap di Lapas Sukamiskin. Pada Juli 2018, puluhan saung yang tidak sesuai peruntukan dibongkar setelah muncul sorotan mengenai fasilitas istimewa bagi narapidana korupsi. Ketika narapidana dapat memperoleh perlakuan istimewa, hukuman penjara kehilangan wibawanya.
Efek jera akhirnya bukan hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi juga oleh kepastian bahwa hukuman itu benar-benar dijalankan. Dalam kasus korupsi dana bencana, penanganan perkara perlu memastikan pertanggungjawaban berdasarkan bukti, pemulihan kerugian sesuai ketentuan hukum, serta pengawasan yang mencegah penyalahgunaan kewenangan sejak awal.
Islam dan Jaminan Penegakan Keadilan
Islam menempatkan negara sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Rasulullah saw. bersabda bahwa imam atau pemimpin adalah _raa’in_, pengurus, dan bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya. Kekuasaan merupakan amanah untuk mengurus dan melindungi rakyat. Penyelewengan dana bantuan merupakan pengkhianatan terhadap amanah sekaligus perampasan hak masyarakat.
Untuk menjaga amanah tersebut, Islam membangun keimanan dan ketakwaan sebagai benteng pertama dalam diri setiap individu. Seorang pejabat harus menyadari bahwa setiap keputusan dan penggunaan anggaran akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt., termasuk tindakan yang tersembunyi dari pengawasan manusia. Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Mulk ayat 13, _“Dan rahasiakanlah perkataanmu atau nyatakanlah. Sungguh, Dia Maha Mengetahui segala isi hati.”_
Ayat ini mengingatkan bahwa tidak ada perbuatan yang luput dari pengetahuan Allah, termasuk manipulasi pengadaan, penggelembungan harga, ataupun pemotongan bantuan.
Islam juga mengatur penyelenggaraan negara melalui sistem yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Melalui pendidikan berbasis akidah, negara membentuk _syakhshiyyah_, kepribadian Islam. Pembinaan ini harus disertai mekanisme pengawasan yang memastikan kewenangan dan anggaran publik digunakan secara bertanggung jawab.
Pengawasan tersebut mencakup proses pengadaan barang dan jasa, penetapan penyedia, hingga penyaluran bantuan kepada pihak yang berhak. Kecepatan dalam situasi darurat memang diperlukan, tetapi tidak boleh menghilangkan transparansi dan pertanggungjawaban. Dengan kontrol yang memadai, kewenangan untuk mempercepat pelayanan tidak berubah menjadi celah bagi kepentingan pribadi atau kelompok.
Pertambahan kekayaan pejabat yang mencurigakan perlu diperiksa berdasarkan bukti. Apabila terbukti berasal dari penyalahgunaan kewenangan, penindakan dan pengembalian harta dapat menjadi bagian dari upaya memulihkan hak publik yang dirugikan.
Islam juga menetapkan _‘uqubat_, sanksi hukum, bagi pelanggaran berdasarkan ketentuan syariat. Sanksi memiliki fungsi _zawajir_, yakni mencegah pelaku maupun orang lain melakukan pelanggaran, serta _jawabir_, yakni menjadi penebus dosa bagi pelaku sesuai ketentuan syariat. Korupsi dapat dikenai _takzir_, yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditetapkan melalui ijtihad khalifah, berdasarkan pembuktian yang sah dan dijalankan secara adil.
Dengan demikian, Islam menawarkan pendekatan yang menyeluruh, yakni membangun ketakwaan individu, menempatkan jabatan sebagai amanah, mengawasi penggunaan anggaran dan kekayaan pejabat, serta menerapkan sanksi terhadap pelanggaran.
Seluruh mekanisme ini bertujuan menjaga harta publik agar benar-benar digunakan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Negara semestinya menjadi pelindung rakyat, bukan justru membiarkan hak mereka dirampas oleh penyalahgunaan kekuasaan. Wallahualam bissawab.
