Ekoteologi Terhadap Kekuasaan dan Kepemimpinan

Merespon Gagasan Menteri Agama: Ekoteologi sebagai Diskursus Akademik yang Mendesak

Seri Kedua: Ekoteologi Terhadap Kekuasaan dan Kepemimpinan

Seruan Menteri Agama RI, Prof. Dr. Nazarudin Umar, untuk menjadikan ekoteologi sebagai kajian akademik utama, membawa kita pada pertanyaan paling krusial: bagaimana kekuasaan dan kepemimpinan kita berkaitan dengan nasib bumi yang Tuhan titipkan? Selama ini kedua hal ini sering berjalan sendiri-sendiri: kekuasaan dianggap urusan politik dan keuntungan, sementara menjaga alam dianggap urusan teknis atau tugas kelompok tertentu. Padahal, sejarah mencatat bahwa kerusakan terbesar di muka bumi hampir selalu berakar dari penyalahgunaan kekuasaan.

Meluruskan Hakikat Kekuasaan

Ekoteologi menegaskan satu kebenaran mendasar yang sering dilupakan penguasa: tidak ada kekuasaan mutlak di bawah langit ini. Segala wewenang yang dimiliki pemimpin—baik pejabat negara, pengelola daerah, maupun pemangku kebijakan—bukanlah hak milik pribadi atau warisan kekeluargaan, melainkan amanah dari Sang Pemilik Segala Sesuatu.

Kekuasaan tidak diberikan agar manusia bisa berbuat sewenang-wenang terhadap bumi, menjarah sumber daya demi kekayaan segelintir orang, atau memindahkan beban kerusakan kepada rakyat kecil. Sebaliknya, kekuasaan diamanahkan untuk menjaga keseimbangan, memelihara keberlangsungan hidup, dan menjamin bahwa bumi tetap layak huni bagi seluruh makhluk serta generasi yang belum lahir.

Uji Kelayakan Kepemimpinan Berbasis Ekoteologi

Dalam pandangan ini, ukuran keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi atau jumlah proyek yang dibangun. Ada ukuran yang lebih mendasar dan abadi:

1. Apakah kebijakannya melestarikan atau menghancurkan? Pemimpin yang benar tidak akan memaksakan proyek yang merusak hutan, meracuni sungai, atau mengusir masyarakat adat yang telah berabad-abad menjaga alam.
2. Apakah adil dalam pembagian manfaat dan beban? Tidak boleh terjadi yang berkuasa mengambil keuntungan besar dari alam, sementara rakyat di sekitar menanggung banjir, kekeringan, dan penyakit akibat kerusakan itu.
3. Apakah berani menolak keserakahan? Kepemimpinan yang luhur memiliki keberanian menolak tawaran keuntungan sesaat jika hal itu merusak fondasi kehidupan jangka panjang.
4. Apakah sadar batasnya? Pemimpin sejati paham bahwa ia hanya pengurus sementara; bumi ini milik Tuhan, dan suatu saat ia pun harus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya.

Mengapa Ini Harus Masuk Ruang Akademik?

Kajian ekoteologi menjadi sangat mendesak di perguruan tinggi dan lembaga penelitian agar kita tidak lagi melahirkan pemimpin yang cerdas secara teknis tapi buta nurani. Ruang akademik adalah tempat paling tepat untuk membongkar kesalahan cara pandang, menyusun standar etika kepemimpinan berbasis nilai ilahi, serta melatih calon pemimpin masa depan bahwa: memimpin berarti memelihara, bukan menguasai.

Penutup

Kekuasaan yang tidak berlandaskan kesadaran ekoteologi adalah kekuasaan yang tersesat. Ia akan membangun kemewahan di atas puing-puing kehidupan, dan pada akhirnya akan runtuh bersama alam yang ia rusak. Sebaliknya, kepemimpinan yang menjadikan amanah pelestarian alam sebagai kompas utamanya, adalah kepemimpinan yang benar-benar memuliakan Tuhan dan melayani sesama.